Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

Kompas.com - 29/11/2021, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEORANG sahabat saya yang bergelar doktor dengan pengalaman akademis yang memukau mendaftar seleksi untuk menjadi direktur jenderal (Dirjen) di sebuah kementerian.

Semua persyaratan telah lengkap. Semua tahapan telah diikuti dengan baik. Nama sahabat saya ini masuk dalam 10 besar untuk finalisasi.

Ia telah menyiapkan dengan baik visi misinya sebagai Dirjen. Busana untuk pelantikan pun sudah ia siapkan.

Dia begitu optimistis dan percaya dengan integritas panitia seleksi akhir. Begitu nama Dirjen disebutkan di proses rekrutmen akhir, sahabat saya lemas dan kecewa.

Dia ternyata melupakan satu hal: “cantelan” partai politik. Ia tidak punya "cantelan".

Sementara, Dirjen baru yang ditabalkan merupakan mantan tim pemenangan kampanye presiden. Di tempat kerja sebelumnya, Dirjen baru ini juga dikenal sebagai "corong" penyokong partai politik tertentu.

Kebetulan yang memang betul, sang menteri di kementerian tersebut juga berasal dari partai yang sama.

Sahabat saya yang piawai di riset kuantitatif, pengajar di sekolah kedinasan ternama, berlatar belakang pekerja media, dan mempunyai nilai akademis cum laude tidak berdaya menghadapi  pesaingnya yang “diendorse” partai.

Kepandaian dan integritas tidak diperlukan lagi di era sekarang.

Bukan cuma sahabat saya yang satu ini yang gagal, sahabat-sahabat saya yang lain pun, yang modalnya "cuma" independensi dan integritas, mengalami nasib yang sama: gagal dan gagal lagi di berbagai seleksi anggota komisi yang membuka rekrutmen terbuka.

Bisa dipastikan, calon yang lolos di tahap akhir akan saling berburu mencari "cantelan" ke berbagai partai politik yang berkuasa.

Di era reformasi ini, usai era diktatorial Soeharto, partai politik menemukan singgasana kekuasaannya.

Kader maupun simpatisan partai politik (yang berkuasa) saling berlomba mengisi posisi, entah di jabatan publik, direktur, maupun komisaris badan usaha milik negara.

Kompetensi dan latar belakang pengalaman tidak begitu dipedulikan. Semua diisi orang yang “warna” partai politiknya sama atau berjasa sebagai tim sukses atau relawan.

Potensi ini berhasil dimaksimalkan di era pemimpin yang berhasil menguasai dua periode kepemimpinan.

Perilaku di era sekarang ini hanyalah meneruskan tabiat dan kelakuan rezim sebelumnya. Benar kata simbah saya, ”Adigang, adigung, adiguna”.  Mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan kepintaran. untuk meraih jabatan.

Ada simbiosis mutualisme antara partai politik dan mereka yang duduk di berbagai posisi kekuasaan entah itu sebagai pejabat publik, komisioner di berbagai komisi, direktur dan komisaris, kepala desa, hingga jabatan di lingkungan perumahan seperti ketua rukun warga dan rukun tetangga. 

Harus saling menguntungkan. Partai dapat apa, kamu mau apa?

Menasdemkan Kementerian Pertanian?

Beberapa waktu lalu publik merasa jengah dan terkejut ketika foto-foto sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan) mengenakan seragam Kostranas Partai Nasdem yakni baju loreng biru beredar di berbagai lini masa dan pemberitaan media.

Acara dihadiri Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang juga kader Nasdem. Nampak juga pejabat Kementerian Pertanian yang mengenakan seragam partai tanpa malu-malu. Mereka terlihat tertawan lebar (Kompas.tv, 16 November 2021).

Baca: Foto PNS Kementan Pakai Baju Loreng Khas Partai Nasdem, Pimpinan DPR Ingatkan Kode Etik ASN

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com