Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melacak aliran dana yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E.

Adapun Bambang telah ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai ketua steering committee ajang balap mobil listrik itu.

“Jadi kita harus wise, dewasa, Ini kepentingan kita bersama, KPK silakan teruskan, proses, temukan, hukum, kalau ada ditemukan bukti-bukti yang cukup dan kuat adanya penyimpangan, penyalahgunaan jabatan dan kerugian negara,” ujar Bambang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (28/11/2021).

Baca juga: Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Menurut Bambang, penyelenggaraan Formula E sebagai ajang intenasional harus tetap berjalan dan disukseskan oleh semua pihak.

Penyelidikan yang tengah dilakukan KPK, kata Bambang, harus dipisah dengan kegiatan olahraga.

"Jadi jangan dipukul rata, bahwa ada pihak-pihak atau orang nanti terbukti menyalahgunakan jabatan, menimbulkan kerugian negara, silakan diproses,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Selain itu, Bambang menuturkan, Pemprov DKI telah mengeluarkan anggaran untuk merealisasikan penyelenggaraan Formula E.

Dengan demikian, anggaran itu tidak bisa dikembalikan jika Formula E gagal dilaksanakan.

“Itu artinya apa? Kita harus memanfaatkan apa yang sudah kita bayarkan ini di luar urusan hukumnya, harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat kita,” ucapnya.

Baca juga: Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Selain itu, Bambang menilai, ajang Formula E dapat memberikan manfaat secara ekonomi. Dia mencontohkan penyelenggaraan World Superbike (WSBK) di Mandalika.

Ia mengeklaim penyelenggaraan balapan tersebut berdampak positif pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen hanya dalam seminggu.

Bahkan, tidak hanya di Lombok, Bambang menyebutkan pertumbuhan ekonomi juga dirasakan hingga ke Bali.

“Hotel-hotel penuh, penerbangan penuh, restaurant penuh, rumah-rumah penduduk banyak yang ditinggali oleh para turis kemudian UMKM juga tumbuh dari penjualan merchandise, souvenir. Jadi harus dilihat dari sisi itu,” ucap politisi Golkar tersebut.

“Sehingga di Formula E ini kita selamatkan dari sisi ekonominya, dari sisi manfaatnya, bahwa ada proses-proses yang harus diselesaikan secara hukum silakan diselesaikan gitu lho,” tutur dia.

Baca juga: KPK Lacak Aliran Uang yang Sudah Dikeluarkan Pemprov DKI untuk Formula E

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya akan melacak uang yang telah dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta benar-benar masuk ke pihak yang berwenang.

"Alasan-alasan kenapa Pemprov DKI membayar sekian-sekian dan transfernya ke mana, apakah ke pihak-pihak yang betul-betul punya kewenangan ya misalnya pemilik hak atas Formula E dan seterusnya (akan didalami)," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Penyelidik KPK, kata Alex, juga sedang mendalami commitment fee penyelenggaraan Formula E Jakarta yang lebih mahal dibandingkan dengan negara lain.

Dugaan awal tingginya biaya penyelenggaraan ajang balap mobil tersebut karena Jakarta sebagai kota penyelenggara belum dikenal luas.

“Kenapa harus membayar lebih dibanding kota-kota yang lain. (Negara lain) mungkin dianggap sudah populer, sudah bisa menarik wisatawan untuk menyaksikan Formula E dan seterusnya,” ucap Alex.

“Mungkin juga ada branch marking ke negara lain. Bisa saja misalnya kota-kota lainnya (yang menyelenggarakan Formula E) kan sudah terkenal,” kata dia.