Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Kompas.com - 27/11/2021, 12:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda mengaku telah bersurat ke Kementerian Pendidikan, Kebudyaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) agar guru-guru honorer yang masuk kategori-2 (K2) dapat langsung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Huda mengatakan, guru-guru honorer yang sudah senior dan mengabdi lama mesti lebih dimudahkan dalam seleksi guru PPPK tahap kedua dan ketiga mendatang.

"Kami sudah bersurat, Bu Kamsini, kepada Kemendikbud supaya teman-teman yang masuk kategori K2 yang sudah ikut seleksi kemarin dan sudah lolos passing grade, kami minta ada kebijakan khusus untuk langsung diangkat menjadi pegawai PPPK," kata Huda dalam acara diskusi yang disiarkan akun YouTube MNC Trijaya, Sabtu (27/11/2021).

Baca juga: Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Kategori II adalah status bagi guru honorer yang penghasilannya tidak dibayarkan APBD atau APBN.

Huda menilai, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim belum sungguh-sungguh berpihak kepada nasib guru honorer berkaca dari sedikitnya afirmasi yang diberikan pada seleksi guru PPPK.

"Baru di akhir-akhir ketika kami minta agak keras supaya pengumuman ditunda dan kami minta ada penambahan nilai afirmasi, baru akhirnya direspon oleh Kemendikbud, itu juga tidak seberapa," kata Huda.

Ia berpandangan, Nadiem selama ini terkesan mengutamakan persoalan kualitas guru tanpa memperhatikan guru-guru yang sudah lama mengabdi sebagai pendidik.

Padahal, menurut Huda, guru-guru yang sudah ada sekarang sebetulnya memiliki kelebihan ketimbang guru-guru yang baru lulus, yakni punya pengalaman mengurus peserta didik.

"Di mata saya menjadi seorang guru bukan hanya urusan kemampuan, knowledge yang lebih, pengetahuan yg lebih, tapi keteladanan dan komitmen pengabdian itu yang melebihi segalanya," kata dia.

Huda berpendapat, Kemendikbud Ristek semestinya berkoordinadi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara agar semua guru honorer yang sudah lama mengabdi atau guru honorer Kategori-2 (K2) diangkat sebagai guru PPPK.

Setelah diangkat, barulah menjadi kewajiban Kemendikbud Ristek untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas guru-guru tersebut.

Sebanyak 173.329 guru honorer telah dinyatakan lolos ujian seleksi pertama PPPK Guru 2021. Para guru honorer tersebut akan segara diangkat menjadi guru aparatur sipil negara (ASN) PPPK 2021.

"Saya mengucapkan selamat kepada 173.329 guru honorer yang sekarang sudah mendapat formasi dan akan diangkat menjadi PPPK. Ini merupakan salah satu angka terbesar, jadi ini adalah hari historis untuk kita semua, dan ini baru ronde pertama," kata Nadiem dalam Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Guru ASN PPPK secara daring pada 8 Oktober lalu.

Nadiem menyampaikan bahwa masih masih ada ronde kedua dan ketiga di tahun 2021. Tahun depan pun, ujar dia, masih akan ada ronde-ronde lagi untuk para guru honorer agar bisa diangkat menjadi PPPK.

“Kepada para peserta yang belum lulus, jangan berkecil hati. Tetap semangat karena ujian seleksi kesempatan kedua dan ketiga masih sangat terbuka. Fokuskan energi dan konsentrasi untuk berusaha lebih baik lagi,” ujar Nadiem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com