Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/11/2021, 12:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda mengaku telah bersurat ke Kementerian Pendidikan, Kebudyaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) agar guru-guru honorer yang masuk kategori-2 (K2) dapat langsung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Huda mengatakan, guru-guru honorer yang sudah senior dan mengabdi lama mesti lebih dimudahkan dalam seleksi guru PPPK tahap kedua dan ketiga mendatang.

"Kami sudah bersurat, Bu Kamsini, kepada Kemendikbud supaya teman-teman yang masuk kategori K2 yang sudah ikut seleksi kemarin dan sudah lolos passing grade, kami minta ada kebijakan khusus untuk langsung diangkat menjadi pegawai PPPK," kata Huda dalam acara diskusi yang disiarkan akun YouTube MNC Trijaya, Sabtu (27/11/2021).

Baca juga: Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Kategori II adalah status bagi guru honorer yang penghasilannya tidak dibayarkan APBD atau APBN.

Huda menilai, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim belum sungguh-sungguh berpihak kepada nasib guru honorer berkaca dari sedikitnya afirmasi yang diberikan pada seleksi guru PPPK.

"Baru di akhir-akhir ketika kami minta agak keras supaya pengumuman ditunda dan kami minta ada penambahan nilai afirmasi, baru akhirnya direspon oleh Kemendikbud, itu juga tidak seberapa," kata Huda.

Ia berpandangan, Nadiem selama ini terkesan mengutamakan persoalan kualitas guru tanpa memperhatikan guru-guru yang sudah lama mengabdi sebagai pendidik.

Padahal, menurut Huda, guru-guru yang sudah ada sekarang sebetulnya memiliki kelebihan ketimbang guru-guru yang baru lulus, yakni punya pengalaman mengurus peserta didik.

"Di mata saya menjadi seorang guru bukan hanya urusan kemampuan, knowledge yang lebih, pengetahuan yg lebih, tapi keteladanan dan komitmen pengabdian itu yang melebihi segalanya," kata dia.

Huda berpendapat, Kemendikbud Ristek semestinya berkoordinadi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara agar semua guru honorer yang sudah lama mengabdi atau guru honorer Kategori-2 (K2) diangkat sebagai guru PPPK.

Setelah diangkat, barulah menjadi kewajiban Kemendikbud Ristek untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas guru-guru tersebut.

Sebanyak 173.329 guru honorer telah dinyatakan lolos ujian seleksi pertama PPPK Guru 2021. Para guru honorer tersebut akan segara diangkat menjadi guru aparatur sipil negara (ASN) PPPK 2021.

"Saya mengucapkan selamat kepada 173.329 guru honorer yang sekarang sudah mendapat formasi dan akan diangkat menjadi PPPK. Ini merupakan salah satu angka terbesar, jadi ini adalah hari historis untuk kita semua, dan ini baru ronde pertama," kata Nadiem dalam Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Guru ASN PPPK secara daring pada 8 Oktober lalu.

Nadiem menyampaikan bahwa masih masih ada ronde kedua dan ketiga di tahun 2021. Tahun depan pun, ujar dia, masih akan ada ronde-ronde lagi untuk para guru honorer agar bisa diangkat menjadi PPPK.

“Kepada para peserta yang belum lulus, jangan berkecil hati. Tetap semangat karena ujian seleksi kesempatan kedua dan ketiga masih sangat terbuka. Fokuskan energi dan konsentrasi untuk berusaha lebih baik lagi,” ujar Nadiem.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com