KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berupaya meningkatkan edukasi dan promosi terkait presidensi Indonesia di forum G20.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johny G Plate mengatakan bahwa upaya itu dilakukan dengan mendorong keterlibatan komunitas media, baik dari dalam maupun luar negeri.
Hal tersebut ia ungkapkan dalam diskusi bertajuk “Courtessy Briefing: Welcoming Indonesia’s Precidency in 2022” yang berlangsung secara virtual dari Badung, Bali, Jumat (26/11/2021).
“Diskusi tersebut bertujuan untuk melanjutkan upaya kolaboratif dalam mengedukasi, menginformasikan, dan mempromosikan kegiatan Presidensi G20 Indonesia kepada publik,” kata Johny dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/11/2021).
Selain itu, langkah tersebut juga merupakan upaya untuk mengajak rekan-rekan media agar menarik komunitas internasional untuk datang.
Baca juga: Menko Airlangga Pasang Target Indonesia di KTT G20, Apa Saja?
Johny juga berharap agar seluruh pemangku kepentingan, terutama dari kalangan pekerja media, dapat berkolaborasi untuk menyukseskan pelaksanaan event internasional yang berlangsung setahun sekali itu.
“Saya berharap pemangku kepentingan dapat mengenali agenda Presidensi G20 Indonesia dan membangun komunikasi publik yang lancar, serta efisien untuk mendukung orkestrasi komunikasi yang berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan masif,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Presidensi G20 Indonesia 2022 akan menjadi momentum untuk membahas pemulihan ekonomi dunia, di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai.
Pembahasan dalam forum itu berkaitan dengan tantangan mengenai desain pemulihan ekonomi bersama. Beberapa topik dalam forum mencakup ketidakmerataan penanganan pandemi akibat akses terhadap vaksin dan munculnya komplikasi, seperti disrupsi dari sisi supply side serta inflasi dan kenaikan harga komoditas.
“Hal tersebut menjadi tantangan yang besar untuk mendesain suatu pemulihan ekonomi bersama karena sebagian negara akan mulai melakukan aksi exit policy dari policy-policy yang sifatnya extra ordinary. Dalam hal ini akan seperti kebijakan moneter dan fiskalnya,” ungkap Sri Mulyani.
Baca juga: Sukseskan G20 Indonesia 2022, Kemenkominfo Akan Buat 3 Forum Tematik
Presidensi G20 Indonesia, menurutnya, merupakan sebuah tanggung jawab yang besar untuk menggalang kolaborasi global untuk pemulihan ekonomi secara bersama dan lebih kuat.
“Forum tersebut merupakan wadah pertemuan untuk diskusi para pembuat keputusan di negara-negara G20. Khususnya, pada level leaders, yaitu para pimpinan negara maupun di level menteri keuangan dan bank sentral,” tutur Sri Mulyani.
Tak hanya topik-topik mengenai pemulihan ekonomi dunia, forum tersebut juga akan membahas kelanjutan isu yang didiskusikan dalam G20 di Italia. Salah satunya, topik terkait dampak yang mendalam dan permanen dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian.
“Kita (juga) akan membahas mengenai masalah digital currency, global taxation agreement, climate change, serta upaya mencapai kemajuan financing bagi negara-negara berkembang dan emerging,” jelasnya.
Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menekankan prinsip inklusivitas sebagai salah satu kunci dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.