Kompas.com - 26/11/2021, 17:19 WIB
Ketua Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/11/2021) KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYAKetua Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/11/2021)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan, DPR bersama pemerintah akan menggelar rapat kerja bersama untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menurut rencana, rapat kerja itu akan dilaksanakan pada 6 Desember mendatang.

"Menyimak mencermati keputusan MK itu, kan kita diberikan waktu 2 tahun untuk melakukan perbaikan-perbaikan, perbaikan itu bisa melalui fungsi pengawasan dan lain-lain sebagainya dan tentu kemudian kita akan rapat bersama dengan pemerintah di raker itu," kata Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Ia menjelaskan, nantinya pimpinan DPR akan menentukan alat kelengkapan dewan (AKD) mana yang ditunjuk untuk membahas perbaikan revisi UU Cipta Kerja.

Ia menyebutkan, bisa jadi pula pemerintah dan DPR akan membentuk tim kerja bersama untuk memperbaiki UU Cipta Kerja sebagaimana putusan MK.

Baca juga: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah dan DPR?

Ia pun berjanji, proses perbaikan UU Cipta Kerja akan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk serikat-serikat buruh yang sempat vokal menolak UU tersebut.

"Bukan hanya serikat buruh ya, tentu kami membuka diri seluas-luasnya dari masukan-masukan publik, ya salah satunya juga serikat," kata Willy.

Willy menegaskan, putusan MK tersebut akan menjadi pelajaran bagi DPR dalam membentuk undang-undang.

Kendati demikian, politikus Partai Nasdem itu menganggap wajar apabila UU Cipta Kerja dinilai inkonstitusional bersyarat oleh MK karena ini merupakan pertama kalinya UU dibuat menggunakan metode omnibus law.

Ia berpandangan, metode omnibus law memang diperlukan untuk mensinkronisasi dan mengharmonisasi banyak undang-undang melalui satu revisi undang-undang.

Baca juga: Ada Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, KSPI Minta Gubernur Cabut Penetapan UMP 2022

"Sebelumnya kita satu subjek satu policy gitu kan, sekarang kan di-omnibus law-kan. Inilah tantangan untuk kemudian bisa melakukan lompatan hukum, jadi memang bukan suatu hal yang gampang," ujar dia.

Diberitakan, MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.

Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, UU tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen.

Dalam pertimbangannya, MK menilai, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi.

Mahkamah juga menilai, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak.

Namun, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi UU. Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Nasional
Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Nasional
Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.