Kompas.com - 26/11/2021, 11:27 WIB

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, saat ini pihaknya terus mendorong peningkatan kuota aparatur sipil negara (ASN) untuk guru honorer.

Ia menilai bahwa pemerintah daerah (pemda) dapat melakukan efisiensi anggaran terhadap hal yang belum terlalu penting agar dana bisa dialokasikan untuk penambahan guru.

“Kami memahami adanya keterbatasan kuota setiap daerah untuk pengangkatan guru honorer sebagai ASN. Tapi semua kembali lagi kepada komitmen kita untuk mengangkat harkat para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini,” ucap Puan, dikutip dari dpr.go.id, Jumat (26/11/2021).

Politisi Parati Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu berharap bahwa guru honorer bisa lebih diperhatikan, khususnya mereka yang telah lama mengabdi.

Baca juga: Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah memberikan afirmasi terhadap guru honorer yang mengikuti seleksi ASN dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Namun, Puan meminta agar afirmasi tersebut bisa terus ditambah, agar proses pengangkatan guru honorer bisa dipercepat.

“Kami mendorong agar pemerintah semakin mempermudah seleksi guru honorer yang telah lama mendedikasikan diri mereka untuk mendidik anak-anak kita,” ucap Puan.

Selain itu, dia menilai bahwa tambahan afirmasi dalam seleksi PPPK akan membentuk penghargaan negara terhadap dedikasi guru honorer.

Baca juga: DPR Berkomitmen Sahkan RUU TPKS, Puan Ungkit Kasus Kawin Kontrak yang Tewaskan Wanita di Cianjur

Pasalnya, kata dia, kesejahteraan guru honorer sampai saat ini masih sangat kecil. Banyak dari mereka yang masih berjuang keras untuk bertahan hidup.

“Khususnya mereka yang ada di daerah pelosok negeri yang gajinya bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya.

Oleh karenanya, dia meminta pemerintah segera merealisasikan komitmen untuk menyejahterakan seluruh guru. Untuk ini, DPR akan siap mengawal setiap kebijakan pemerintah terkait guru.

“Salah satu fungsi pengawasan DPR dalam masa sidang ini diarahkan kepada pengawasan program satu juta guru PPPK tahun 2021. DPR akan memastikan distribusi guru di setiap jejaring dapat terselesaikan,” harapnya.

Baca juga: Soal Pertemuan Megawati, Prabowo, Puan di Istana, Pengamat: Tidak Ada yang Salah

Lebih lanjut, Puan menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh guru yang terus berkomitmen mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa, terutama selama masa pandemi Covid-19.

Ia menyadari bahwa tugas guru dalam mengajar anak didik selama pandemi bukanlah perkara enteng. Sebab, pandemi membuat fasilitas serta sarana dan prasarana mengajar menjadi sangat terbatas.

“Di tengah pembelajaran jarak jauh, khususnya daerah yang sulit akses internet, bapak dan ibu guru tidak menyerah dan penuh tekad memastikan putra putri kita mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk para guru selama ini. Tetap semangat mengokohkan pendidikan bangsa,” harapnya.

Tidak lupa, Puan mengingatkan bahwa guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa. Dedikasi mereka adalah perjuangan tanpa batas.

Baca juga: Soal Pertemuan Megawati-Prabowo-Puan di Istana, Ini Penjelasan Sekretariat Presiden

“Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi para guru,” tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Cianjur: Gempa Susulan di Cianjur Sudah Terjadi 359 Kali

Bupati Cianjur: Gempa Susulan di Cianjur Sudah Terjadi 359 Kali

Nasional
Yudo Margono Calon Panglima, Fadli Zon Sebut Momentum untuk AL Perkuat Kapal Selam

Yudo Margono Calon Panglima, Fadli Zon Sebut Momentum untuk AL Perkuat Kapal Selam

Nasional
Siap Jadi Panglima TNI, Yudo Margono Pastikan Akan Lanjutkan Kebijakan Andika Perkasa

Siap Jadi Panglima TNI, Yudo Margono Pastikan Akan Lanjutkan Kebijakan Andika Perkasa

Nasional
Hendra Kurniawan Akui Suruh Anak Buah Amankan CCTV Rumah Sambo

Hendra Kurniawan Akui Suruh Anak Buah Amankan CCTV Rumah Sambo

Nasional
UPDATE Gempa Cianjur: Korban Meninggal 329 Orang, 11 Orang Masih Hilang

UPDATE Gempa Cianjur: Korban Meninggal 329 Orang, 11 Orang Masih Hilang

Nasional
KSAL Yudo Siapkan Bahan Hadapi Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Besok

KSAL Yudo Siapkan Bahan Hadapi Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Besok

Nasional
Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir Diduga Terima Gratifikasi Rp 9 Miliar

Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir Diduga Terima Gratifikasi Rp 9 Miliar

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Nasional
ITAGI: Lansia Harus Kontrol Penyakit Komorbid Sebelum Vaksinasi Covid-19

ITAGI: Lansia Harus Kontrol Penyakit Komorbid Sebelum Vaksinasi Covid-19

Nasional
PKS Nilai Kode Airlangga soal Partai Gabung KIB Bukan untuk Mereka

PKS Nilai Kode Airlangga soal Partai Gabung KIB Bukan untuk Mereka

Nasional
Usai 'Fit And Proper Test', Komisi I Bakal Kunjungi Kediaman Yudo Margono

Usai "Fit And Proper Test", Komisi I Bakal Kunjungi Kediaman Yudo Margono

Nasional
Jenderal Andika Senang KSAL Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Jenderal Andika Senang KSAL Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Tertinggi, Gerindra-Golkar-Demokrat Bersaing Ketat

Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Tertinggi, Gerindra-Golkar-Demokrat Bersaing Ketat

Nasional
Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Warga 34 Provinsi

Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Warga 34 Provinsi

Nasional
Anggota Timsus Ungkap Kejanggalan Kasus Tewasnya Brigadir J, Salah Satunya Barang Bukti Kurang

Anggota Timsus Ungkap Kejanggalan Kasus Tewasnya Brigadir J, Salah Satunya Barang Bukti Kurang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.