Lebih dari 1.000 ASN di Sulsel Terima Bansos, Kemensos Diminta Perbaiki Sistem Pendataan

Kompas.com - 25/11/2021, 10:50 WIB
Pegawai memeriksa beras bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat untuk didistribusikan kepada warga di Kantor Pos Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Riau, Selasa (10/8/2021). Kementerian Sosial mendistribusikan 458.880 kilogram beras Bulog kepada 45,888 warga terdampak PPKM pandemi COVID-19 di Rokan Hilir dan sebanyak 18.254 orang diantaranya juga menerima bansos tunai sebesar Rp600 ribu untuk tahap 14 dan 15. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/rwa. ANTARA FOTO/Aswaddy HamidPegawai memeriksa beras bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat untuk didistribusikan kepada warga di Kantor Pos Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Riau, Selasa (10/8/2021). Kementerian Sosial mendistribusikan 458.880 kilogram beras Bulog kepada 45,888 warga terdampak PPKM pandemi COVID-19 di Rokan Hilir dan sebanyak 18.254 orang diantaranya juga menerima bansos tunai sebesar Rp600 ribu untuk tahap 14 dan 15. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Sosial memperbaiki sistem pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setalah ada temuan lebih dari 1.000 aparatur sipil negara di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menerima bantuan sosial (bansos).

Ace mengingatkan, ASN seharusnya tidak mendapatkan bansos karena mereka sudah mendapatkan penghasilan setiap bulan dari negara dengan berbagai tunjangan.

"Kami mendesak kepada Kementerian Sosial untuk segera memperbaiki sistem pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Demikian juga pemerintah daerah yang selama ini memberikan input DTKS juga harus obyektif, akurat dan tepat sasaran," kata Ace dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: 31.624 ASN Terindikasi Terima Bansos, Menpan-RB: Data Kemensos Tak Begitu Akurat

Politikus Partai Golkar itu pun meminta Kemensos untuk segera mengidentifikasi ASN yang terdata sebagai peneriama bansos untuk dimintai klarifikasi mengapa mereka terdata sebagai penerima bansos.

Ia mengatakan, ASN yang menerima bansos sebaiknya secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bansos.

Jika tidak, maka harus ada sanksi tegas yang diberikan kepada ASN tersebut karena masih ada warga yang lebih berhak menerima bantuan.

"Apalagi jika penerima bantuan sosialnya itu yang berstatus golongan III dan IV. Pasti secara penghasilan sudah sangat tidak wajar jika mereka mendapatkan bantuan sosial," ujar Ace.

Ace mengatakan, anggota DPRD di Sulsel juga wajib mengawasi kinerja Dinas Sosial dalam memasukkan data penerima bansos yang diserahkan ke Kemensos.

"Ingat, yang meng-input data penerima bansos itu ya Dinas Sosial kabupaten/kota. Merekalah yang seharusnya lebih bertanggungjawab untuk memastikan akurasi data penerima bansos itu," kata dia.

Baca juga: Lebih dari 1.000 ASN di Sulsel Ditemukan Terima Bansos PKH dan BPNT

Diberitakan, lebih dari 1.000 orang ASN di Sulselditemukan menerima bansos lewat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.