Kompas.com - 24/11/2021, 18:50 WIB
Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR bersama pemerintah menandatangani naskah kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan RUU HKPD ke Rapat Paripurna di Gedung DPR, Selasa (23/11/2021). DOK. Humas DPR RIPimpinan dan Anggota Komisi XI DPR bersama pemerintah menandatangani naskah kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan RUU HKPD ke Rapat Paripurna di Gedung DPR, Selasa (23/11/2021).

KOMPAS.com – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puteri Anetta Komarudin mengatakan, Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) harus menjamin asas otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah.

“Rancangan regulasi baru itu juga harus memastikan alokasi sumber daya yang semakin adil, selaras dan proporsional,” imbuhnya seperti dalam dimuat dalam laman dpr.go.id, Selasa (23/11/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat mewakili pandangan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) terkait pembahasan RUU HKPD dalam rapat kerja (raker) Komisi XI DPR RI bersama pemerintah, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan itu, Komisi XI DPR RI dan pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU HKPD ke Rapat Paripurna. Persetujuan ini didapat setelah mendengar pandangan mini fraksi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta perwakilan pemerintah.

Baca juga: Menkeu Ajukan RUU HKPD untuk Minimalkan Ketimpangan Daerah

“Sekarang kami ambil keputusan pembicaraan tingkat satu RUU HKPD, apakah dapat diterima dan disetujui?," tanya Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto kepada peserta rapat yang dijawab 'setuju' disusul pengetukan palu sebagai tanda disepakatinya pembicaraan tingkat satu tentang RUU HKPD.

Selain Fraksi Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dibacakan Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa mengatakan, pada prinsipnya RUU disusun sebagai upaya dalam menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien.

“Apabila sumber daya bisa efisien maka tercipta hubungan keuangan yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Hal ini dapat mewujudkan pemerataan layanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Berbeda dari Fraksi Golkar dan PDI-P, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan penolakan RUU HKPD untuk dibahas lebih lanjut pada pembicaraan tingkat dua.

Baca juga: Soal Erick Thohir, PKS: Fokus Selesaikan Amanah, Biar Rakyat yang Menilai

Untuk diketahui, dari total sembilan fraksi di Komisi XI DPR RI, hanya Fraksi PKS PKS enggan menyetujui RUU HKPD.

Fraksi PKS memandang beberapa klausul RUU HKPD berpotensi menciptakan desentralisasi untuk meratakan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Nasional
Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Nasional
UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

Nasional
Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Nasional
UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

Nasional
UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.