Epidemiolog Minta Pemerintah Lakukan 3 Hal Ini Ketika Jalankan PPKM Level 3 saat Nataru

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Indonesia untuk Griffith University Australia, Dicky Budiman meminta pemerintah melakukan tiga hal ketika menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Dicky menegaskan faktor utama yang harus diperhatikan pemerintah adalah menjamin imunitas atau daya tahan tubuh masyarakat.

“Maksudnya disini adalah vaksinasi yang harus dikejar capaiannya setidaknya mengarah ke angka 80 persen dari total penduduk,” tutur Dicky pada Kompas.com, Rabu (24/11/2021).

Menurut Dicky, apapun status PPKM, pemerintah harus menggunakan status sudah divaksinasi Covid-19 sebagai syarat masyarakat melakukan perjalanan.

“Langkah ini bisa mendorong cakupan vaksinasi,” kata dia.

Baca juga: Sosialisasi PPKM Level 3 Perlu Intensif agar Tak Timbul Penolakan

Kedua, pemerintah harus memastikan masyarakat yang bepergian, berinteraksi dan melalukan mobilitas tidak membawa virus Corona.

“Pertama selain divaksinasi, dia harus melalui screening yang ketat. Pemerintah harus tahu apakah orang itu baru saja melakukan kontak erat, atau berasal dari lingkungan yang rentan,” jelas Dicky.

“Lalu beberapa fasilitas atau event kecil harus menerapkan screening, minimal dengan tes rapid antigen. Jadi proses screening ini yang penting,” tegasnya.

Terakhir pemerintah diminta memberikan komunikasi yang tepat, demi menumbuhkan kepercayaan publik.

“Caranya dengan menyampaikan secara terbuka semua data dan situasi pandemi Covid-19. Jangan ada yang ditutup-tutupi, sampaikan jika memang ada potensi-potensi perburukan,” pungkas dia.

Pemerintah akan menjalankan PPKM level 3 untuk menghindari penyebaran Covid-19 gelombang ketiga.

Baca juga: Tanpa Penyekatan, PPKM Level 3 Saat Libur Natal-Tahun Baru Dinilai Tak Efektif

Rencananya, PPKM level 3 akan ditetapkan di semua wilayah Indonesia, dan pelaksanaannya dimulai 24 Desember 2021 mendatang.

Namun, pemerintah menyatakan tidak akan melakukan penyekatan wilayah seperti kala libur Idul Fitri.

Sebaliknya pengawasan protokol kesehatan akan diperketat di gereja, tempat umum dan tempat wisata.