Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Satgas Covid-19 Sebut Kasus Penularan Bisa Ditekan Selama Tidak Ada Perpindahan Manusia

Kompas.com - 24/11/2021, 11:02 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pemerintah terus melakukan berbagai upaya guna menekan risiko penularan akibat mobilitas libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru), salah satunya lewat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3.

“Menurut saya kasus infeksi atau penularan Covid-19 bisa ditekan selama tidak ada perpindahan manusia atau mobilitas yang tinggi,” ujar anggota Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sub Bidang Mitigasi, Falla Adinda seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (24/11/2021).

Oleh karenanya, ia berharap, masyarakat dapat memahami bahwa pembatasan mobilitas ditetapkan bukan menghambat pulihnya perekonomian.

Sebaliknya, pembatasan mobilitas merupakan strategi guna mengendalikan Covid-19 agar pada bulan-bulan berikutnya, Indonesia bisa mempertahankan situasi yang telah membaik.

“Kebijakan PPKM diambil untuk menyelamatkan yang paling penting dulu, yaitu nyawa manusia,” ujar Falla yang juga seorang dokter ini.

Baca juga: PPKM Level 3 Saat Libur Nataru, Tidak Ada Penyekatan tapi Mobilitas Diperketat

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (23/11/2021).

Terkait kesadaran protokol kesehatan (prokes), menurut Falla, perubahan perilaku sudah ada dalam masyarakat.

“Sudah terbentuk berkat bantuan masyarakat, media, nakes, dan lain lain, untuk bisa saling mengingatkan kalau inilah new normal,” ucapnya.

Selanjutnya, kata Falla, masyarakat hanya perlu menghidupkan pola pikir bahwa hidup harus selalu berhati-hati dan peka terhadap kondisi serta data di tempat mereka berpijak.

Dengan kepekaan tersebut akan membuat masyarakat dapat lebih adaptif menyikapi perkembangan yang ada.

Dibutuhkan peran semua pihak

Baca juga: Tangsel PPKM Level 2, Sejumlah Aturan Pembatasan Kegiatan Disesuaikan

Senada dengan Satgas Penanganan Covid-19, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), M. Adib Khumaidi menjelaskan, dibutuhkan peran semua pihak untuk menekan kenaikan kasus. 

"Peran masyarakat sangat besar dalam upaya menekan potensi kenaikan kasus. Begitu pula dengan peran tenaga kesehatan (nakes) yang terus waspada, di samping pemerintah selaku pembuat regulasi," kata dia.

Adib Khumaidi berharap Satgas Covid-19 selalu bekerja dan melakukan sosialisasi agar masyarakat disiplin prokes secara ketat.

“Paling terpenting adalah, standar yang sudah ada sekarang harus dipertahankan, jangan mencoba mengurangi standar,” ujar Adib.

Selain nakes dan Satgas Covid-19 Adib mengatakan, koordinasi di tingkat daerah juga harus dilakukan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus.

Baca juga: Ketua IDI: Pandemi Selesai jika Desember-Januari Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19

Halaman:


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com