Kompas.com - 23/11/2021, 23:11 WIB
Ketua Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/11/2021) KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYAKetua Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/11/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya mengaku belum bisa memastikan kapan rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk mengambil keputusan pengesahan draf RUU.

Hal ini karena masih adanya perbedaan pandangan di antara fraksi-fraksi terkait draf yang disusun oleh tim ahli Baleg.

Sebelumnya, Willy kerap menyatakan harapannya agar draf RUU TPKS dapat disahkan di tingkat Baleg pada Kamis (25/11/2021) agar kemudian disahkan menjadi hak inisiatif DPR dalam rapat paripurna.

Baca juga: Politisi PKB Minta Jokowi Angkat Suara soal Nasib RUU TPKS

"Kita sedang menunggu saja, kita belum bisa memastikan sesuai dengan tanggal 25. Saya tentu masih komunikasi kiri dan kanan. Kalau bisa dengan jadwal 25 November alangkah lebih bagus, dan berbahagianya saya dan teman-teman yang lain," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/11/2021).

"Tapi, kalau belum, ya kita lagi lihat primbon lah, gitu hari baik langkah baik," tambah dia.

Ketua DPP Partai Nasdem itu mengatakan, sejumlah perdebatan yang ada di fraksi-fraksi hampir selesai.

Mulai dari perdebatan soal judul RUU TPKS, menurut Willy, Panja sudah sepakat untuk sama-sama tetap menggunakan nama tersebut.

Sementara itu, tambah Willy, RUU TPKS juga sama sekali tak mengatur soal urusan pribadi seks masyarakat luas.

Baca juga: Tegaskan Pentingnya RUU TPKS, Ketua Panja: Kepastian Hukum Harus Kita Hadirkan

Pasalnya, ia menegaskan bahwa RUU tersebut menaruh fokus utama pada kekerasan seksual. Sehingga, hal-hal terkait urusan seks pribadi seseorang, tidak akan diatur dalam RUU TPKS.

"Seksualitas itu privasi. Itulah puncaknya private. Yang diatur oleh negara ini adalah tindakan kekerasan yang kebetulan objeknya seksualitas. Jadi biar clear kita semua ini," tegasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.