Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Tolak Pembubaran MUI, Dorong Evaluasi dan Audit Keuangan

Kompas.com - 23/11/2021, 21:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adanya seruan pembubaran MUI menyusul ditangkapnya anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An Najah oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri. 

Menurut Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq, adanya kejadian itu seharusnya dapat menjadi evaluasi dan pembenahan di tubuh MUI yang selama ini dinilainya eksklusif.

"Saya tidak setuju MUI dibubarkan, namun saya ingin MUI melakukan pembenahan. Tidak hanya mewah-mewahan seolah-olah bisa melebihi ormas lain, padahal MUI hanya ormas, bukan lembaga-lembaga resmi negara meski mendapat anggaran dari negara," kata Maman dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Ketua MUI DKI soal Cyber Army untuk Lindungi Anies: Baru Rencana Kok Sudah kayak Cacing Kepanasan

Maman melanjutkan, MUI dibutuhkan Indonesia. Ia berpandangan, jangan lantaran ada satu pengurusnya yang diduga terlibat jaringan teroris, MUI yang menjadi wadah ormas-ormas Islam malah dibubarkan.

"MUI sangat penting untuk bangsa Indonesia. Di dalamnya masih banyak tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah, Al Irsyad, dan ormas-ormas lain, yang mencintai Indonesia," ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR ini mengatakan, terorisme tidak tumbuh pada kelompok tertentu, tetapi bibit teroris bisa tumbuh di mana, kapan dan oleh siapa saja.

Oleh karena itu, Maman berharap publik tidak hanya melihat bahwa teroris timbul dari kelompok agama tertentu.

"Semua pemeluk agama memiliki sisi ekstremis dan terorismenya. Itu artinya, bibit terorisme bisa keluar dari kelompok manapun. Jangan dengan gampang gebyah uyah, karena ada oknum MUI yang diduga terlibat jaringan teroris maka MUInya dituduh teroris semua," tutur dia.

Kendati demikian, Maman berharap momentum ini dapat dijadikan evaluasi dan pembenahan agar MUI kembali kepada khittah-nya sebagaimana yang dilakukan Ketua MUI pertama, Buya Hamka.

"Yakni, untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam. Namun, pada sisi lain, MUI juga punya peran untuk memberikan kritik atau saran terhadap kebijakan pemerintah," imbuh dia.

Selain itu, Maman mendorong adanya audit keuangan pada MUI sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan sebagai lembaga yang menikmati anggaran negara.

Hal tersebut, tambah dia, termasuk juga audit terhadap keuangan yang didapat dari hasil sertifikasi halal.

Baca juga: Soal Tim Siber MUI DKI, Anggota DPRD: Terkesan Jadi Timses Anies

Lebih lanjut, Maman mengingatkan semua pihak bahwa terorisme dan radikalisme adalah musuh bersama.

"Ia musuh bagi keberagaman, musuh bagi keberagamaan, dan musuh bagi kemanusiaan sehingga terorisme harus dihadapi dengan penegakan hukum dan juga dengan pendidikan, literasi, dan moderasi," tegasnya.

Untuk itu, dia menegaskan PKB mendukung Densus 88 dalam aksinya menangkap sejumlah terduga terorisme di Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com