Kompas.com - 23/11/2021, 19:38 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).

Adapun Robin dan Maskur mengajukan permohonan untuk menjadi JC dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Dampak Putusan MA, Syarat Koruptor Harus Jadi Justice Collaborator demi Dapat Remisi Dihilangkan

Sebelum menerima berkas permohonan keduanya, ketua majelis hakim Djuyamto mengajukan pertanyaan terkait sikap keduanya selama persidangan.

“Apakah saudara-saudara menyesal dan mengakui perbuatan?” tanya hakim.

Robin menyatakan mengakui perbuatannya, ia juga meminta maaf pada keluarga, KPK, dan kepolisian.

“Selama proses penyidikan hingga persidangan saya menyesali dan mengakui perbuatan saya,” sebut dia.

Sementara, Maskur menyampaikan permintaan maafnya untuk masyarakat karena perkaranya telah menyita perhatian publik.

“Saya memohon maaf pada keluarga dan masyarakat Indonesia terkait masalah ini jadi ramai diperbincangkan, saya juga minta maaf untuk pihak-pihak yang dirugikan karena perbuatan kami berdua yang hanya tipu-tipu dan bohong ini,” kata Maskur.

Diketahui Robin dan Maskur didakwa menerima suap pengurusan perkara di KPK dengan nilai total Rp 11,5 miliar.

Baca juga: Kesaksian Stepanus Robin Terkait Peran Azis Syamsuddin yang Meragukan...

 

Jaksa menyebut uang itu diterima dari lima sumber yaitu mantan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial, mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, serta mantan Bupati Kartanegara, Rita Widyasari.

Keduanya juga disebut menerima suap dari Direktur PT Tenjo Jaya, Usman Effendi dan Wali Kota nonaktif Cimahi, Ajay Muhammad Priatna.

Pengurusan perkara dilakukan Robin dan Maskur dengan embel-embel dapat mempengaruhi agar perkara yang sedang diselidiki KPK tidak naik statusnya ke tingkat penyidikan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dari Pembunuhan sampai Korupsi, Ini 32 Kejahatan yang Pelakunya Bisa Diekstradisi

Dari Pembunuhan sampai Korupsi, Ini 32 Kejahatan yang Pelakunya Bisa Diekstradisi

Nasional
Wapres: Gunakan Narasi Kerukunan dalam Siarkan Agama, Bukan Konflik

Wapres: Gunakan Narasi Kerukunan dalam Siarkan Agama, Bukan Konflik

Nasional
UPDATE 26 Januari: Sebaran 7.010 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 26 Januari: Sebaran 7.010 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
Bentrok di Pulau Haruku Disebut akibat Keributan antar Individu yang Berujung Pertikaian Kelompok

Bentrok di Pulau Haruku Disebut akibat Keributan antar Individu yang Berujung Pertikaian Kelompok

Nasional
Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku Bentrokan yang Tewaskan Belasan Orang di Sorong…

Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku Bentrokan yang Tewaskan Belasan Orang di Sorong…

Nasional
UPDATE 26 Januari: Ada 29.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Januari: Ada 29.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 7.010, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.301.193

UPDATE 26 Januari: Bertambah 7.010, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.301.193

Nasional
Ketua DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diusut

Ketua DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diusut

Nasional
Luhut: Kita Siapkan Ekonomi Agar Tahan Hadapi Ketidakpastian akibat Pandemi

Luhut: Kita Siapkan Ekonomi Agar Tahan Hadapi Ketidakpastian akibat Pandemi

Nasional
Dua Pejabat Ditjen Pajak Didakwa Terima Suap Senilai Rp 6,4 Miliar

Dua Pejabat Ditjen Pajak Didakwa Terima Suap Senilai Rp 6,4 Miliar

Nasional
DPR Diminta Komitmen Wujudkan Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu

DPR Diminta Komitmen Wujudkan Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu

Nasional
Kejagung Sebut Ekstradisi Indonesia-Singapura Akan Permudah Kerja Penegak Hukum

Kejagung Sebut Ekstradisi Indonesia-Singapura Akan Permudah Kerja Penegak Hukum

Nasional
Dugaan Praktik Perbudakan Bupati Langkat, Golkar: Kalau Melanggar HAM, Kita Bisa Berhentikan dari Kader

Dugaan Praktik Perbudakan Bupati Langkat, Golkar: Kalau Melanggar HAM, Kita Bisa Berhentikan dari Kader

Nasional
Mengenal Ekstradisi dan Bedanya dengan Deportasi

Mengenal Ekstradisi dan Bedanya dengan Deportasi

Nasional
KSP: Pemilihan Pemimpin IKN Tak Ada Kaitan dengan Pemilu, Jokowi Sudah Tidak Ada Kepentingan Politik

KSP: Pemilihan Pemimpin IKN Tak Ada Kaitan dengan Pemilu, Jokowi Sudah Tidak Ada Kepentingan Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.