Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Aspek Pembiayaan Kunci Percepatan Pembangunan Berkelanjutan

Kompas.com - 23/11/2021, 14:37 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, aspek pembiayaan merupakan kunci dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).

Ma'ruf menuturkan, kesiapan dan respons setiap negara berbeda, khususnya antara negara maju dan berkembang.

"Untuk itu, pencapaian masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara terukur dan terarah, serta disesuaikan dengan konteks Indonesia," ujar Ma'ruf, dalam acara Indonesia’s Sustainable Development Goals Annual Conference, secara daring, Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Menteri PPPA: Tanpa Partisipasi Anak, Pembangunan Berkelanjutan Tidak Akan Tercapai

Ma'ruf mengatakan, percepatan pencapaian SDGs yang membutuhkan pendanaan besar sudah disadari sejak awal.

Sebelum pandemi, kata dia, celah pembiayaan SDGs bahkan sudah cukup lebar. Kemudian, pandemi menyebabkan kebutuhan pendanaan di tingkat global meningkat sebesar 70 persen.

"Kenyataan ini menunjukkan pentingnya inovasi pembiayaan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik di tingkat global, nasional, daerah, hingga tingkat desa, untuk menutup celah pembiayaan," kata dia.

Ma'ruf memastikan, komitmen pemerintah terhadap SDGs tidak akan berubah. Meskipun Indonesia masih berjuang untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, tetapi target pencapaian SDGs tidak bergeser.

"Bahkan Indonesia tetap bertekad untuk menjadi yang terdepan dalam pencapaian SDGs," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Jokowi: Tantangan Mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan Makin Berat

Ma'ruf pun mencontohkan, upaya pencapaian tujuan SDGs dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem secara global pada 2030.

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar target pengentasan kemiskinan ekstrem dicapai lebih awal, yaitu nol persen pada 2024.

Di tahun yang sama, pemerintah juga ingin menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun yang sama.

"Pada prinsipnya, kita harus terus memastikan SDGs dicapai dengan upaya inklusif, no one left behind, sehingga tidak ada satu pun orang, wilayah, ataupun negara yang tertinggal," kata dia.

Baca juga: Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Selain itu, Ma'ruf menilai bahwa presidensi G20 juga akan menjadi momentum untuk mengusung agenda strategis di tingkat global, termasuk dalam pencapaian SDGs.

Oleh karena itu, kolaborasi dibutuhkan untuk membumikan SDGs ke dalam aksi-aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Sekaligus menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang merupakan empat pilar utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan," ucap Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com