Wapres: Aspek Pembiayaan Kunci Percepatan Pembangunan Berkelanjutan

Kompas.com - 23/11/2021, 14:37 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Peringatan Hari Santri Nasional 2021 secara daring, Rabu (20/10/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Peringatan Hari Santri Nasional 2021 secara daring, Rabu (20/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, aspek pembiayaan merupakan kunci dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).

Ma'ruf menuturkan, kesiapan dan respons setiap negara berbeda, khususnya antara negara maju dan berkembang.

"Untuk itu, pencapaian masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara terukur dan terarah, serta disesuaikan dengan konteks Indonesia," ujar Ma'ruf, dalam acara Indonesia’s Sustainable Development Goals Annual Conference, secara daring, Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Menteri PPPA: Tanpa Partisipasi Anak, Pembangunan Berkelanjutan Tidak Akan Tercapai

Ma'ruf mengatakan, percepatan pencapaian SDGs yang membutuhkan pendanaan besar sudah disadari sejak awal.

Sebelum pandemi, kata dia, celah pembiayaan SDGs bahkan sudah cukup lebar. Kemudian, pandemi menyebabkan kebutuhan pendanaan di tingkat global meningkat sebesar 70 persen.

"Kenyataan ini menunjukkan pentingnya inovasi pembiayaan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik di tingkat global, nasional, daerah, hingga tingkat desa, untuk menutup celah pembiayaan," kata dia.

Ma'ruf memastikan, komitmen pemerintah terhadap SDGs tidak akan berubah. Meskipun Indonesia masih berjuang untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, tetapi target pencapaian SDGs tidak bergeser.

"Bahkan Indonesia tetap bertekad untuk menjadi yang terdepan dalam pencapaian SDGs," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Jokowi: Tantangan Mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan Makin Berat

Ma'ruf pun mencontohkan, upaya pencapaian tujuan SDGs dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem secara global pada 2030.

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar target pengentasan kemiskinan ekstrem dicapai lebih awal, yaitu nol persen pada 2024.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

Nasional
Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Nasional
KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura Jika Melintasi Kepri

KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura Jika Melintasi Kepri

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Nasional
Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Nasional
Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Nasional
Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Nasional
Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Nasional
Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Nasional
Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Nasional
Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Nasional
Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Nasional
Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.