Mendagri Perintahkan Jajarannya Lakukan Evaluasi Realisasi APBD 2021

Kompas.com - 23/11/2021, 14:10 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021 bersama Menteri Keuangan dan pemda, Senin (22/11/2021). DOK. Humas KemendagriMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021 bersama Menteri Keuangan dan pemda, Senin (22/11/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memerintahkan jajarannya untuk melakukan analisis dan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.

Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot percepatan realisasi APBD Tahun 2021 yang waktunya kurang lebih hanya tinggal satu bulan.

"Sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBN dan APBD," kata Tito dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (23/11/2021).

"Ini penting untuk mencapai target ekonomi akhir tahun mengingat kontraksi ekonomi dampak Covid-19," ujar dia.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

Menurut Tito, hingga 19 November pukul 20.00 WIB dari 366 laporan APBD kabupaten yang dianalisis pihaknya terdapat 20 Kabupaten dengan persentasi realisasi belanja terkecil.

Menurut dia, rata-rata realisasi pendapatan APBD provinsi adalah 78,78 persen, Kota 76 persen dan kabupaten 74 persen.

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja, angka menunjukkan tren melemah di belanja.

"Untuk provinsi realisasi belanja hingga 19 November 2021 adalah 65,12 persen, kabupaten 61,15 persen dan bahkan realisasi belanja APBD Kota hanya 59,08 persen," ujar dia.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

Oleh karena itu, eks Kapolri ini mendorong gubernur, bupati dan wali kota agar menggenjot belanja daerah yang merupakan faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi.

Adapun sebagai langkah lain dari percepatan realisasi APBD yakni memerintahkan gubernur, bupati dan wali kota untuk menidentifikasi proyek2 APBD yang memiliki pagu besar.

Serta meminta para Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemda (TAPD) meakukan pengendalian anggaran minimal dua kali dalam seminggu terhadap realisasi APBD di daerah masing-masing.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.