Kompas.com - 23/11/2021, 09:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar beserta seluruh jajaran Kementerian LHK menuai hujan kritik dari anggota Komisi IV DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) Senin (22/11/2021).

Kritikan tersebut mengerucut soal banjir di Sintang, Kalimantan Barat dan sejumlah wilayah lain di Kalimantan yang hingga kini tak kunjung surut.

Banjir yang sudah berlangsung selama lebih kurang satu bulan itu juga dikaitkan dengan pernyataan Siti Nurbaya mengenai pembangunan besar-besaran dan deforestasi yang ramai di publik beberapa waktu lalu.

Baca juga: Greenpeace Sebut Banjir Sintang karena Deforestasi, Kalbar Sudah Kehilangan 1,2 Juta Hektar Hutan

Namun, banjir kritikan terhadap Siti tak didengar langsung. Sebab, Menteri LHK selama dua periode itu tidak hadir dalam rapat yang berlangsung lebih kurang empat jam.

Berikut sejumlah dinamika panas yang ada dalam RDP Komisi IV dan Eselon I KLHK pada Senin yang berhasil Kompas.com rangkum

KLHK dianggap membiarkan

Saat rapat baru saja dimulai, Ketua Komisi IV DPR Sudin langsung "menghajar" KLHK dengan sejumlah kritikan yang terpusat soal banjir di Sintang dan Palangka Raya.

Politisi PDI-P itu bahkan menuding jajaran pejabat di KLHK melakukan pembiaran terhadap perusakan hutan.

Baca juga: Banjir Sintang, Ketua Komisi IV Sebut Penyebabnya Pejabat KLHK Biarkan Hutan Dirusak

Sudin berpendapat, pembiaran itu membuat hutan di Kalimantan menjadi gundul, sehingga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah tersebut.

"Kalau ketelanjurannya sampai puluhan juta hektar, itu bukan ketelanjuran. Itu maling yang dibiarkan. Siapa yang membiarkan, ya pejabat-pejabat Kementerian LHK ini semua," kata Sudin dalam RDP Komisi IV dengan Eselon I KLHK, Senin.

Ancaman penjara 10 tahun

Saking kesalnya terhadap pejabat yang melakukan pembiaran perusakan hutan, Sudin bahkan mengancam mereka divonis pidana minimal 10 tahun.

Oleh karena itu, ia menekankan akan memasukkan hal tersebut dalam Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Baca juga: Kritik Pidato Jokowi Dianggap Menyesatkan, Greenpeace: Kita Pakai Data KLHK

Suasana gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODO Suasana gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

Ia berharap, RUU tersebut mengatur tentang hukuman pidana bagi para pejabat yang terbukti melakukan pembiaran terhadap perusakan alam lingkungan.

"Saya tidak ada kata-kata, maksimal 2 tahun, tidak ada. Saya buat minimal 10 tahun, termasuk para pejabat yang membiarkan terjadinya perusakan hutan Indonesia, pun terkena hukum," ujar dia.

Food estate dan IKN

Sementara itu, anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyinggung dua program besar pemerintah, yakni food estate di Kalimantan Tengah dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Hal itu diutarakan saat membahas banjir di Sintang, Kalimantan Barat yang merupakan daerah pemilihan (dapil) Daniel.

Ia meminta, KLHK menaruh perhatian khusus pada dua program tersebut dengan cara melakukan kajian mendalam.

Baca juga: Singgung Food Estate dan Pemindahan IKN, Anggota DPR: Belum Ada Saja, Hampir Semua Kalimantan Dilanda Banjir

Daniel khawatir dua program tersebut akan memperparah kondisi alam di Kalimantan sehingga meningkatkan bencana alam.

"Saya ingin memastikan, peran KLHK itu benar-benar sebagai bemper, yaitu program food estate kita dan program ibu kota baru. Belum ada food estate dan ibu kota baru saja, Kalimantan, karena enggak hanya Kalimantan Barat, hampir semua Kalimantan itu dilanda banjir Pak," kata Daniel.

"Jangan sampai triliunan rupiah sudah kita bangun akhirnya ludes oleh bencana. Jangan sampai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dilakukan tanpa kajian yang mendalam dan akhirnya bukan kemajuan yang kita dapat, tapi menambah bencana," ujar dia.

Pernyataan Menteri Siti

Selain itu, dinamika RDP Komisi IV juga diramaikan dengan kritik pernyataan Menteri Siti Nurbaya Bakar terkait deforestasi dan pembangunan.

Diketahui, Siti melontarkan pernyataan yang menimbulkan polemik melalui unggahan di akun Twitter-nya, @SitiNurbayaLHK, pada Rabu (3/11/2021).

"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," tulis Siti.

Baca juga: Menteri Siti Nurbaya Berikan Penjelasan soal Pernyataan Pembangunan Besar-besaran dan Deforestasi

Ketua Komisi IV mengaku bingung dengan pernyataan Siti lantaran berbeda pandangan dengan Presiden Joko Widodo mengenai deforestasi.

Diketahui, Jokowi justru ikut menandatangani komitmen untuk mengakhiri deforestasi dan degradasi lahan pada 2030 yang tertuang dalam The Glasgow Leader's Declaration on Forest and Land Use (Deklarasi Pemimpin Glasglow atas Hutan dan Pemanfaatan Lahan).

Menurut Sudin, jika berkaca dari pernyataan Siti, maka dirinya berasumsi masyarakat diperbolehkan menebang hutan lindung secara liar untuk tujuan pembangunan.

"Benar, saya suruh babat hutan, saya suruh bangun kebun, supaya kalian bisa hidup, kalian bisa makan. Kalian bisa menyekolahkan anak," kata Sudin.

Baca juga: Di RDP, Komisi IV Kritik Pernyataan Menteri LHK soal Pembangunan dan Deforestasi

Tak hanya Sudin, anggota Komisi IV dari Fraksi Demokrat Suhardi Duka menilai pernyataan Siti itu menyesatkan.

Dia heran lantaran pernyataan itu dikeluarkan oleh Siti yang dinilai menjadi simbol institusi KLHK menjaga fungsi perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan.

"Pernyataan ini, sesat bagi seorang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang notabene sebagai institusi yang selama ini diharapkan dapat menjadi penjaga fungsi kawasan hutan dan konservasi serta lingkungan hidup Indonesia," ucapnya.

Suhardi berharap, Siti tidak keliru memahami konsep pembangunan. Ia pun menjelaskan bahwa pembangunan harus mengarah ke perbaikan, termasuk perbaikan lingkungan hidup.

Baca juga: Kontroversi Pernyataan Menteri LHK soal Pembangunan dan Deforestasi

Penjelasan KLHK

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) KLHK Helmi Basalamah menyatakan, pihaknya sudah melakukan analisis terkait banjir di Sintang dan sejumlah wilayah di Kalimantan.

Menurut dia, ada tiga faktor utama yang menjadi penyebab banjir di Sintang, yakni faktor curah hujan, bentang alam, dan penggunaan lahan.

Dia mengaku, KLHK akan terus melakukan analisis mendalam untuk dapat menetapkan titik-titik yang akan dibenahi agar banjir tidak terjadi lagi.

Helmi menekankan, pihaknya akan segera menuju Kalimantan guna melakukan kajian lapangan.

"Dalam waktu dekat, tim kami sudah berangkat ke lapangan untuk melihat titik-titik tadi dalam rangka penyelesaian langkah-langkah yang paling efektif kita bisa lakukan," ujar Helmi.

Baca juga: Dicecar Komisi IV Soal Banjir dan Kerusakan Hutan di Kalimantan, Ini Penjelasan KLHK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia

Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia

Nasional
Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu

Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu

Nasional
Zulhas: Kalau Ketum Parpol Enggak Berani Jadi Capres, Demokrasi Kita Bagaimana?

Zulhas: Kalau Ketum Parpol Enggak Berani Jadi Capres, Demokrasi Kita Bagaimana?

Nasional
Namanya Disebut dalan Kasus Mahasiswa Titipan Unila, Zulhas Enggan Komentar

Namanya Disebut dalan Kasus Mahasiswa Titipan Unila, Zulhas Enggan Komentar

Nasional
Tanggal 3 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
PPP Sebut Kriteria Capres dari KIB Semakin Mengerucut

PPP Sebut Kriteria Capres dari KIB Semakin Mengerucut

Nasional
Soal Kriteria Capres Ideal Versi Jokowi, Zulkifli Hasan: Itu Airlangga dan Mardiono Kerutan Semua Wajahnya

Soal Kriteria Capres Ideal Versi Jokowi, Zulkifli Hasan: Itu Airlangga dan Mardiono Kerutan Semua Wajahnya

Nasional
Airlangga Lempar Kode, Partai yang Akan Gabung KIB Sewarna Bola Piala Dunia dan Baju Jokowi

Airlangga Lempar Kode, Partai yang Akan Gabung KIB Sewarna Bola Piala Dunia dan Baju Jokowi

Nasional
Bharada E Mengaku Diperintah Putri Candrawathi Hilangkan Sidik Jari Sambo di Barang Brigadir J

Bharada E Mengaku Diperintah Putri Candrawathi Hilangkan Sidik Jari Sambo di Barang Brigadir J

Nasional
Ferdy Sambo ke Bharada E: Skenarionya Ibu Dilecehkan Yosua, Kamu Tembak, Yosua yang Mati

Ferdy Sambo ke Bharada E: Skenarionya Ibu Dilecehkan Yosua, Kamu Tembak, Yosua yang Mati

Nasional
Ganjar: Gara-gara Presiden, Beredar Semua Orang Wajahnya Berkerut dan Pakai Rambut Putih

Ganjar: Gara-gara Presiden, Beredar Semua Orang Wajahnya Berkerut dan Pakai Rambut Putih

Nasional
Bawaslu Akui Keterbatasan Tindak Hoaks karena UU Pemilu

Bawaslu Akui Keterbatasan Tindak Hoaks karena UU Pemilu

Nasional
Keliling Papua, Ma'ruf Amin: Saya Ingin Garuk yang Gatal

Keliling Papua, Ma'ruf Amin: Saya Ingin Garuk yang Gatal

Nasional
Kumpul Bareng Ketum KIB, Zulhas: Biar Kecil Kita Bisa Menang

Kumpul Bareng Ketum KIB, Zulhas: Biar Kecil Kita Bisa Menang

Nasional
Pengamat Nilai Reformasi Peradilan Militer Belum Berjalan

Pengamat Nilai Reformasi Peradilan Militer Belum Berjalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.