Gubernur di Luar Jawa-Bali Diminta Tegas Larang Kerumunan dan Percepat Vaksinasi Covid-19

"Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas," tulis Inmendagri itu.

Kepala daerah juga diminta mengingatkan soalpertimbangan jarak dapat diterapkan agar masyarakat beraktivitas dari rumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah.

Apabila harus meninggalkan rumah, harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 meter dalam berinteraksi dengan orang lain.

Baca juga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pintu Masuk Internasional Jalur Udara, Laut, dan Darat Dibatasi

Demikian juga mengurangi atau menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah serta menyosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

"Pertimbangan durasi dapat diterapkan jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan," tulis Inmendagri itu.

"Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi," demikian isi Inmendagri tersebut.

Baca juga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah Berstatus Level 2

Selain itu, kepala daerah diminta melakukan intervensi ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan apabila ditemukan kondisi penularan sudah meluas di komunitas, termasuk melakukan penguatan 3T (testing, tracing, treatment).

Adapun Inmendagri tersebut berlaku mulai 23 November hingga 6 Desember 2021.