Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Andi Mallarangeng Kritik Pertemuan Megawati dan Prabowo di Istana | KSAD Ingin Babinsa Tahu Semua Informasi

Kompas.com - 23/11/2021, 06:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita populer nasional diawali dari Pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (17/11/2021).

Pertemuan itu mendapat kritik dari Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng.

Andi mengkritik pertemuan tersebut karena berlangsung di Istana. Menurut dia pertemuan politik seperti itu tidak etis dilangsungkan di Istana yang merupakan tempat membahas urusan kenegaraan.

Artikel yang berisikan kritik Andi terhadap pertemuan kedua ketua umum partai itu pun ramai dibaca sehingga menjadi berita terpopuler nasional.

Berikutnya, pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang menginginkan Babinsa mengetahui segala informasi pun ramai dibaca.

Artikel yang berisikan potongan wawancara Dudung itu pun masuk ke dalam deretan berita populer nasional.

Berikut paparannya:

1. Andi Mallarangeng Kritik Pertemuan Megawati dan Prabowo di Istana 

Eks Juru Bicara Presiden era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Andi Mallarangeng mengatakan, pertemuan politik kepartaian sebaiknya tidak dilakukan di Istana Kepresidenan.

Menurut Andi, SBY tidak pernah menggelar pertemuan partai politik di Istana Negara ataupun Istana Merdeka pada saat SBY menjabat sebagai kepala negara.

"Kalau di zaman Pak SBY, kegiatan politik kepartaian biasanya dilakukan di Cikeas," kata Andi saat dihubungi Kompas.com, pekan lalu (18/11/2021).

Selengkapnya baca juga: Pertemuan Politik Prabowo-Megawati-Puan, Andi Mallarangeng Pertanyakan Kenapa di Istana

2. KSAD Ingin Babinsa Tahu Semua Informasi

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta seluruh prajurit peka terhadap informasi yang menyangkut perkembangan kelompok ekstrem kanan dan kiri yang menjurus melakukan tindakan radikalisme.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.id yang berjudul "KSAD Jenderal TNI Dudung: Saya Tidak Mau Dibawa-bawa ke Politik", Dudung mengatakan bahwa langkah antisipasi juga berlaku bagi prajurit TNI AD di level akar rumput seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa).

"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu," ujar Dudung, dikutip dari Kompas.id, Jumat (19/11/2021).

Selengkapnya baca juga: KSAD Dudung: Seperti Zaman Pak Soeharto Dulu, Babinsa Harus Tahu Informasi, Jarum Jatuh Pun Tahu

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com