Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cakupan Imunisasi Anak Rendah akibat Pandemi, Kemenkes Cemaskan P3DI

Kompas.com - 22/11/2021, 21:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugs (Plt) Dirjen Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu mengungkapkan, pandemi Covid-19 tak bisa dipungkiri telah membuat rendahnya cakupan imunisasi rutin pada anak sejak 2020.

Berdasarkan paparan yang disajikan, pada Oktober 2021, pandemi juga masih mengakibatkan tidak tercapainya target imunisasi dasar lengkap (IDL) pada anak yang ditargetkan mencapai 78 persen.

"Kalau lihat laporan, bahwa untuk cakupan sampai bulan Oktober dari target mestinya bulan Oktober kita 78 persen. Kita baru sampai 56,5 persen pada bulan Oktober," kata Maxi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IX, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Wamenkes: Angka Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi Vaksin AstraZeneca Lebih Tinggi Dibanding Sinovac

Maxi melanjutkan, penurunan capaian target imunisasi ini telah terjadi sejak 2020. Berdasarkan paparannya, terjadi gap cukup signifikan antara periode 2019, 2020 dan 2021.

"Mulai 2020, ada penurunan. Ya, kita tahu tentu ini berkaitan juga dengan Covid-19," ucapnya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan hanya ada sejumlah provinsi yang hampir mendekati target imunisasi pada 2021, yakni Bengkulu, Banten, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Namun, Maxi tak menjabarkan secara lanjut mengapa provinsi-provinsi tersebut mampu mendekati target imunisasi rutin.

Kendati begitu, ia memprediksi bahwa laporan itu bisa terus berkembang seiring berjalannya waktu.

"Masih ada potensi naik, karena baru ada 19 provinsi yang baru masukan laporan. Jadi masih ada peluang naik rata-rata nasional karena baru ada 19 provinsi yang lengkap lapor sampai Oktober. Ada yang baru lapor sampai Juli-Agustus," kata dia.

Baca juga: Layanan Imunisasi Anak Kini Bisa Diakses di Rumah

Di sisi lain, Maxi mengungkap kekhawatirannya apabila target imunisasi terus tidak tercapai di Indonesia.

Adapun kekhawatiran itu terkait potensi munculnya kejadian luar biasa (KLB) terhadap potensi peningkatan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I.

Maxi menuturkan, hingga November 2021, terdapat 147 laporan suspek difteri dengan 90 diperiksa spesimen dan 23 di antaranya terkonfirmasi difteri.

"Terdapat 54 laporan kasus campak dan 91 laporan kasus rubela, lebih dari 80 persen dengan imunisasi tidak lengkap atau tidak jelas riwayat vaksinasinya," kata Maxi.

Baca juga: Guru Lumpuh Usai Disuntik Vaksin Covid-19, Komnas KIPI: Tak Cukup Bukti Kaitkan dengan Imunisasi

Dia mengatakan, penurunan cakupan imunisasi selama masa pandemi dapat menyebabkan timbulnya akumulasi populasi rentan yang tidak kebal terhadap PD3I.

"Jadi dua tahun terakhir ini cakupan rendah. Sekali lagi kami tentu khawatir tahun-tahun mendatang kemungkinan terjadi KLB dari penyakit yang dapat dicegah dari imunisasi itu akan terjadi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com