Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Pernah Kena Sanksi Boleh Daftar Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc Tipikor, tetapi…

Kompas.com - 22/11/2021, 21:34 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comKomisi Yudisial (KY) kembali mengadakan seleksi calon hakim agung dan hakim adhoc tindak pidana korupsi pada akhir tahun 2021 ini.

Juru Bicara KY, Miko Ginting menjelaskan, pihaknya menjamin semua hak warga negara untuk mendaftar dalam seleksi calon hakim agung dan hakim adhoc tipikor.

Namun, ia menekankan, KY juga akan melakukan pendalaman terhadap para pendaftar dalam proses tahapan berikutnya.

"Jikalau sudah ada kesalahan etik dan pernah disanksi Komisi Yudisial maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung misalnya, tentu itu akan menjadi pertimbangan," kata Miko dalam konferensi pers, Senin (22/11/2021).

Baca juga: KY Kembali Buka Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc Tipikor Tahun 2021

Ia memastikan, proses seleksi akan mempertimbangkan semua aspek.

"Artinya Komisi Yudisial melihat seleksi ini dan menempatkan calon dalam perspektif yang lengkap dan komprehensif," ujar dia.

Senada dengan Miko, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah menyampaikan bahwa tidak ada larangan bagi hakim yang sebelumnya pernah terkena sanksi untuk mendaftar.

Menurut Nurdjanah, sanksi di masa lalu tidak bisa diterapkan atau berlaku seumur hidup kepada hakim yang hendak mendaftar itu.

"Tentu saja boleh. Siapa tahu ini calon ini pernah melakukan kesalahan tapi kecil kemudian bertobat ya, itu apa salahnya cuma daftar saja enggak boleh," kata Nurdjanah.

Baca juga: Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Ia mengatakan, KY tentu akan menyeleksi para pendafar yang ada dalam seleksi tahapan selanjutnya.

Lebih lanjut, menurut dia, jenis sanksi juga akan menjadi pertimbangan KY dalam membuat keputusan. Sebab, ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Ia pun memberikan sebuah contoh, jika dalam proses seleksi calon hakim agung menyisakan dua kandidat untuk memperebutkan satu posisi.

Baca juga: Mahfud Minta KY dan MA Awasi Mafia Tanah dan Mafia Peradilan di Lembaga Peradilan

Menurut Nurdjanah, KY tentu akan memilih dan mempriooritaskan calon hakim agung yang tidak pernah terkena sanksi.

"Kemudian sampai akhir ini kok yang lulus tinggal dua. Sama-sama pinter penguasaan teknis yudisialnya, bagus, dan lain-lain bagus," ujar dia.

"Tapi yang satu kok tidak pernah kena sanksi, tidak pernah ada cacat telak. Yang satu ini semua bagus tapi pernah kena sanksi. Tentunya ya yang milih yg tidak pernah kena sanksi,” tambah dia.

Adapun, Komisi Yudisial (KY) kembali membuka pendaftaran untuk delapan calon hakim agung dan tiga calon hakim adhoc tipikor tahun 2021.

Proses pendaftaran ini mulai dibuka sejak 22 November sampai 10 Desember 2021 dan akan dilakukan secara daring melalui situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com