Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Food Estate dan Pemindahan IKN, Anggota DPR: Belum Ada Saja, Hampir Semua Kalimantan Dilanda Banjir

Kompas.com - 22/11/2021, 16:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyinggung dua program besar pemerintah, food estate di Kalimantan Tengah dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, saat membahas banjir di Sintang, Kalimantan Barat.

Daniel meminta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menaruh perhatian khusus pada dua program tersebut dengan cara melakukan kajian mendalam.

Sebab, Daniel khawatir dua program pemerintah itu justru akan memperparah kondisi alam di Kalimantan sehingga menyebabkan meningkatnya bencana alam.

"Saya ingin memastikan, peran KLHK itu benar-benar sebagai bemper, yaitu program food estate kita dan program ibu kota baru. Belum ada food estate dan ibu kota baru saja, Kalimantan, karena enggak hanya Kalimantan Barat, hampir semua Kalimantan itu dilanda banjir Pak," kata Daniel dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Eselon I KLHK, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Greenpeace Sebut Banjir Sintang karena Deforestasi, Kalbar Sudah Kehilangan 1,2 Juta Hektar Hutan

Politikus PKB itu kemudian mengungkit besaran anggaran yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan dua program tersebut.

Ia mengaku khawatir, jika dana besar untuk dua program itu kemudian berakhir sia-sia lantaran banjir akan terus terjadi.

Untuk itu, Daniel mendesak KLHK mementingkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ketika terjadi pembangunan besar di wilayah Indonesia, terkhusus Kalimantan.

"Jangan sampai triliunan rupiah sudah kita bangun akhirnya ludes oleh bencana. Jangan sampai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dilakukan tanpa kajian yang mendalam dan akhirnya bukan kemajuan yang kita dapat, tapi menambah bencana," pinta dia.

Selain meminta perhatian untuk kajian mendalam food estate atau penyediaan cadangan pangan dan pemindahan IKN, Daniel mendesak KLHK juga mengecek Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas dan Melawi.

Baca juga: Ditanya Kapan KLHK Datangi Sintang yang Sudah Sebulan Banjir, Sekjen KLHK Jawab Hari Ini

Pasalnya, kata dia, kedua DAS tersebut kondisinya sudah sangat kritis sejak lama. Sehingga, potensi terjadinya banjir selalu akan terjadi.

Ia pun mendorong adanya pemulihan pada kedua DAS tersebut melalui kajian lebih mendalam yang dilakukan KLHK secepatnya.

"Perlu dilakukan pemulihan yang ada, tindakan afirmatif dari pemulihan DAS Kapuas dan Melawi," tutur Daniel.

Sebelumnya, kritik soal food estate dan pemindahan IKN terus terjadi. Terkait food estate, muncul kritikan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Baca juga: Banjir Sintang, Ketua Komisi IV Sebut Penyebabnya Pejabat KLHK Biarkan Hutan Dirusak

Saat itu, Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi, Yuyun Harmono mengatakan, pembangunan dengan konsep food estate bahkan memicu konflik di masyarakat.

"Karena menyebabkan terjadinya penggundulan hutan dan seterusnya," kata Yuyun ketika ditanya pendapat soal pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar terkait pembangunan dan deforestasi, Kamis (4/11/2021).

Sementara itu, informasi terkini mengenai pembiayaan pembangunan IKN disebut hingga mencapai 35 miliar Dolar AS atau setara Rp 504,4 triliun (kurs 1 dollar AS= Rp 14.412).

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo di depan para investor Uni Emirat Arab (UEA) saat menghadiri Indonesia-UEA Investment Forum yang berlangsung di Dubai, Kamis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com