Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 22/11/2021, 15:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang sudah berlangsung selama kurang lebih satu bulan belum juga surut.

Greenpeace mengatakan penyebab utama banjir di kawasan itu adalah deforestasi atau penebangan hutan yang masif.

Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik menyebut deforestasi di Kalimantan Barat telah terjadi sejak tahun 2001.

“Kami memonitor dari tahun 2001-2020, deforestasi di Kalimantan Barat grafiknya naik terus,” sebut Kiki pada Kompas.com, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Ditanya Kapan KLHK Datangi Sintang yang Sudah Sebulan Banjir, Sekjen KLHK Jawab Hari Ini

“Dalam periode 2001-2020, Kalimantan Barat kehilangan hutan 1,2 juta hektar,” jelas dia.

Kiki mengungkapkan, maraknya deforestasi di Kalimantan Barat terjadi pada periode 2011 hingga 2015.

Bahkan setiap tahunnya pada periode itu, Kalimantan Barat kehilangan 100 ribu hektar setiap tahun.

Ia menjelaskan kebanyakan hutan ditebang untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan dialihkan menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI).

“Di periode 2001-2020, kehilangan hutan karena kelapa sawit seluas 670 ribu hektar, sementara kehilangan karena HTI seluas 167 hektar,” ucapnya.

Kiki menilai deforestasi tidak berhenti karena pemerintah tidak mengimplementasikan moratorium hutan dan lahan gambut secara maksimal.

“Ditambah penegakan hukum yang tidak memberikan efek jera,” jelas dia.

Baca juga: Banjir Sintang, Ketua Komisi IV Sebut Penyebabnya Pejabat KLHK Biarkan Hutan Dirusak

Dalam pandangan Kiki, Greenpeace selalu membuka ruang untuk memberikan masukan pada pemerintah terkait deforesrasi di berbagai wilayah Tanah Air.

Namun, pemerintah menunjukan sikap resisten pda masukan dan kritik tersebut.

“Saat ini yang terjadi adalah masukan atau kritikan kami atau pegiat lingkungan justru ditanggapi dengan cara-cara yang kurang bijak. Padahal pemerintah bisa mengajak duduk bersama ketimbang berbalas di media sosial,” pungkas dia.

Diketahui Presiden Joko Widodo mengatakan penyebab banjir di Sintang, Kalimantan Barat adalah kurangnya daerah resapan air karena dampak kerusakan lingkungan selama puluhan tahun.

Maka pemerintah akan membangun persemaian atau nursery diiringi penghijauan baik di hulu atau daerah tangkapan hujan itu sendiri.

Baca juga: Sintang Banjir Parah, Jokowi: Kita Perbaiki Daerah Tangkapan Hujan

Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPR Sudin menuding banjir Sintang terjadi karena kelalaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebutanan (KLHK).

Sudin menuding, pejabat-pejabat KLHK membiarkan pelaku perusakan hutan terus berkeliaran.

Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto mengatakan banjir di Sintang belum sepenuhnya surut.

Banjir masih berada di ketinggian 80 sentimeter.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sintang, Yosepha Hasnah meminta agar segera diberi bantuan berupa terpal, perahu karet, longboat dan dapur umum mobile.

Ia menyatakan dapur umum mobile yang disediakan Kementerian Sosial masih kurang.

Sementara, itu longboat dibutuhkan untuk proses evakuasi warga dan memuat bantuan dengan kuantitas lebih besar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan: Jokowi dan Megawati Ngobrolin yang Lagi 'Hits', Koalisi ke Kanan, Koalisi ke Kiri

Puan: Jokowi dan Megawati Ngobrolin yang Lagi "Hits", Koalisi ke Kanan, Koalisi ke Kiri

Nasional
Jalani Klarifikasi, Kepala BPN Jaktim Mengaku Serahkan Semua Data ke KPK

Jalani Klarifikasi, Kepala BPN Jaktim Mengaku Serahkan Semua Data ke KPK

Nasional
Ketua KPK Sebut Pemda Jadi Instansi dengan Risiko Korupsi Tertinggi

Ketua KPK Sebut Pemda Jadi Instansi dengan Risiko Korupsi Tertinggi

Nasional
Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Kasus Rafael Alun Mirip dengan Gayus Tambunan

Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Kasus Rafael Alun Mirip dengan Gayus Tambunan

Nasional
ASN Selama Puasa Masuk Pukul 08.00, Pulang Maksimal 15.30

ASN Selama Puasa Masuk Pukul 08.00, Pulang Maksimal 15.30

Nasional
Kemenag Lakukan Simulasi Pelayanan Haji untuk Jemaah Lansia

Kemenag Lakukan Simulasi Pelayanan Haji untuk Jemaah Lansia

Nasional
Menang di Bawaslu, Prima Belum Mau Cabut Gugatan PN Jakpus Tunda Pemilu

Menang di Bawaslu, Prima Belum Mau Cabut Gugatan PN Jakpus Tunda Pemilu

Nasional
Komisi III DPR Kumpulkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Komisi III DPR Kumpulkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Nasional
Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Nasional
Update 21 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 473 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.742.061

Update 21 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 473 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.742.061

Nasional
Berulang Kali Kalah Sengketa, KPU Diminta Lebih Hati-hati, Kesalahan Tahapan Pemilu Bisa Jadi Petaka

Berulang Kali Kalah Sengketa, KPU Diminta Lebih Hati-hati, Kesalahan Tahapan Pemilu Bisa Jadi Petaka

Nasional
Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Nasional
Di Sekolah Partai PDI-P, Perwakilan Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Agama

Di Sekolah Partai PDI-P, Perwakilan Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Agama

Nasional
Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Nasional
33 Hari Emban Misi Kemanusiaan, 26 Personel Satgas Bantuan Gempa Turkiye Tiba di Tanah Air

33 Hari Emban Misi Kemanusiaan, 26 Personel Satgas Bantuan Gempa Turkiye Tiba di Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke