Ditanya Kapan KLHK Datangi Sintang yang Sudah Sebulan Banjir, Sekjen KLHK Jawab Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mempertanyakan langkah cepat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam merespons banjir di sejumlah wilayah di Kalimantan.

Ia mengaku mendapat aspirasi dan pertanyaan dari masyarakat di daerah pemilihan (dapil) nya, Kalimantan Barat, soal respons KLHK terhadap banjir di Sintang, Kalimantan Barat.

"Tentu kami ingin menanyakan banjir Sintang dan 6 kabupaten lain sampai sekarang belum juga surut. Nah, bagaimana tindakan yang sudah dilakukan oleh KLHK? Dan kami minta mendesak agar KLHK segera turun ke lapangan," kata Daniel dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Eselon I KLHK, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Banjir Sintang, Ketua Komisi IV Sebut Penyebabnya Pejabat KLHK Biarkan Hutan Dirusak

Politisi PKB itu kemudian bertanya langsung kepada Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono yang hadir mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar tentang respons pihaknya menghadapi banjir Sintang.

Bambang pun mengeklaim, pihaknya baru turun ke Sintang pada hari ini hingga Jumat (26/11/2021).

Namun, Bambang tak menjelaskan apa yang dilakukan KLHK saat turun ke Sintang mulai hari ini, apakah dalam tujuan memberikan bantuan atau sekaligus melakukan kajian mendalam terkait penyebab banjir.

"Ya, karena banyak yang menanyakan di dapil saya, ini ibu Siti kok belum kelihatan, saya bilang anak buahnya akan segera turun," ucap Daniel.

Baca juga: Kepala BNPB: Banjir Sintang Belum Surut, Ketinggian Banjir Rata-rata 80 Cm

Menyikapi banjir di dapilnya, Daniel mendesak dua hal penting yang harus dilakukan KLHK. Pertama, KLHK diminta untuk mengecek lingkungan dengan memeriksa Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas dan DAS Melawi.

Menurut dia, hal tersebut penting dilakukan karena kondisi dua DAS tersebut sangat kritis, sehingga diperlukan pemulihan.

"Yang kedua, kita harus cek bagaimana kondisi hutan di daerah yang terdampak saat ini," tutur Daniel.

Menurutnya, KLHK harus menjadi pengawas lingkungan hidup dan kehutanan setelah adanya dua program besar pemerintah, yakni food estate dan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Baca juga: Pengungsi Banjir Sintang Kalbar Mulai Terserang Demam Berdarah

Pasalnya, Daniel mempertanyakan apakah dua program besar tersebut juga akan mempengaruhi kondisi alam lingkungan di Kalimantan.

"Saya ingin memastikan, peran KLHK itu benar-benar sebagai bemper, yaitu program food estate kita dan program ibu kota baru. Belum ada food estate dan ibu kota baru saja, Kalimantan, karena enggak hanya Kalimantan Barat, hampir semua Kalimantan itu dilanda banjir pak," tegas Daniel kepada Bambang.

Untuk itu, berkaca pada banjir di Sintang yang telah berlangsung lebih kurang satu bulan, Daniel meminta KLHK melakukan kajian lebih dalam untuk mengantisipasi terjadinya kembali bencana alam.

Ia pun mengaku khawatir, apabila triliunan rupiah yang telah digelontorkan untuk dua program besar pemerintah itu justru berakhir sia-sia karena bencana banjir akan terus terjadi.

Baca juga: Bereskan Banjir Sintang, Jokowi Janji Bangun Persemaian dengan Penghijauan

"Jangan sampai triliunan rupiah sudah kita bangun akhirnya ludes oleh bencana. Jangan sampai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dilakukan tanpa kajian yang mendalam dan akhirnya bukan kemajuan yang kita dapat, tapi menambah bencana," pungkas Daniel.

Diketahui bersama, sejumlah wilayah di Kalimantan dilanda banjir selama lebih kurang satu bulan. Wilayah yang dilanda banjir itu berada di Sintang, Kalimantan Barat dan Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Catatan Kompas.com, selama satu bulan, banjir di Sintang telah membuat puluhan ribu warga mengungsi. Banjir menggenangi 12 kecamatan di Sintang.

Kawasan yang terdampak tersebut tersebar di 12 kecamatan, antara lain Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Binjai Hulu, Sintang, Sepauk, Tempunak, Ketungau Hilir, Dedai, Serawai, Ambalau, Sei Tebelian dan Kelam Permai.