Jokowi Teken Perpres, Kementerian ESDM Akan Punya Wakil Menteri

Kompas.com - 22/11/2021, 12:37 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada Forkopimda se Provinsi Bali di Wisma Sabha Utama, Kompleks Kantor Gubernur Bali, Jumat (8/10/2021). Humas Pemprov BaliPresiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada Forkopimda se Provinsi Bali di Wisma Sabha Utama, Kompleks Kantor Gubernur Bali, Jumat (8/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menambah jumlah kursi wakil menteri.

Kali ini, jabatan wakil menteri disiapkan untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Aturan tentang jabatan wakil menteri ESDM dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian ESDM yang diteken Jokowi pada 25 Oktober 2021.

"Dalam memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden," demikian bunyi Pasal 2 Ayat (1) Perpres Nomor 97 Tahun 2021 sebagaimana dilihat dari laman resmi Sekretariat Negara.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Atur Jabatan Wakil Menteri PPN

Perpres 97/2021 juga menyebutkan bahwa wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Disebutkan pula bahwa wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.

Wakil Menteri ESDM bertugas untuk membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian ESDM.

Setidaknya, ruang lingkup tugas Wakil Menteri ESDM meliputi dua hal, yakni membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian ESDM.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Baru, Atur Jabatan Wakil Menteri Dikbud Ristek

Kemudian, mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon 1 di lingkungan Kementerian ESDM.

"Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian," demikian bunyi Pasal 3 Perpres Nomor 97 Tahun.

Adapun jabatan Menteri ESDM diduduki oleh Arifin Tasrif sejak awal pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Wakil Menteri Akan Dapat Bonus hingga Rp 580 Juta

Dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, terdapat belasan wakil menteri yang tersebar di sejumlah kementerian, di antaranya Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Pertanian, dan Wakil Menteri BUMN.

Kemudian Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Agama, Wakil Menteri Perdagangan, Wakil Menteri PUPR, Wakil Menteri LHK, Wakil Menteri Desa, Wakil Menteri ATR, hingga Wakil Menteri Parekraf.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Nasional
Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Nasional
UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

Nasional
Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Nasional
Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Nasional
UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Nasional
Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Nasional
UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

Nasional
UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

Nasional
KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

Nasional
UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

Nasional
Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.