Kompas.com - 22/11/2021, 11:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim dari Bank Dewa Rutji telah membayar sebagian utangnya kepada negara senilai Rp 150 miliar.

Pembayaran tersebut dilakukan dalam tiga tahap, yakni pada 11, 17, dan 18 November 2021.

"Ini sudah termasuk biaya administrasi pengurusan utang-piutang negara sebesar 10 persen," ujar Mahfud, dalam konferensi pers, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Mahfud Perintahkan Satgas Segera Sita Aset Obligor-Debitur BLBI yang Belum Penuhi Kewajiban

Mahfud juga mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Satgas BLBI telah menerima penyerahan tanah seluas kurang lebih 100 hektar yang terletak di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Penyerahan ini sebagai bagian pelunasan kewajiban dari debitur PT Lucky Star Navigation Corp.

Selain itu, Satgas BLBI juga akan menyerahkan aset eks BLBI sebagai hibah kepada Pemerintah Kota Bogor dan kepada tujuh kementerian/lembaga negara dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP), Kamis (25/11/2021).

Baca juga: Ungkap Alasan Penagihan Utang BLBI Lama, Mahfud: Obligor-Debitur Kerap Nego

Ketujuh kementerian/lembaga tersebut meliputi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Keuangan, Kementerian Agama (Kemenag), Polri, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Seluruh aset yang bernilai Rp 492 miliar ini akan digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat," kata Mahfud.

Seperti diketahui, pada 1997-1998 Indonesia mengalami krisis keuangan yang menyebabkan banyak bank mengalami kesulitan.

Kemudian, pemerintah dipaksa untuk melakukan penjaminan atau blanket guarantee kepada seluruh bank di Indonesia.

Baca juga: Aset Perusahaan Tommy Soeharto Senilai Rp 600 Miliar Disita Satgas BLBI

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, maka Bank Indonesia (BI) menggelontorkan bantuan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan.

Bantuan likuiditas itu dibiayai dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh pemerintah. Sampai saat ini, SUN masih dipegang oleh BI. Dalam situasi itu, banyak bank mengalami penutupan, penggabungan (merger), bahkan akuisisi.

Pemerintah merinci, setidaknya ada 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban pembayaran utang kepada negara. Secara keseluruhan, besaran utang yang ditagih kepada para obligor dan debitur BLBI adalah senilai Rp 110,45 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Kritik Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, DPR Tak Gubris

Hujan Kritik Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, DPR Tak Gubris

Nasional
Usai Sudrajad Dimyati jadi Tersangka, KY Perketat Seleksi Calon Hakim Agung

Usai Sudrajad Dimyati jadi Tersangka, KY Perketat Seleksi Calon Hakim Agung

Nasional
Nasdem Usung Anies jadi Capres, Gerindra: Mari Berkompetisi Sehat

Nasdem Usung Anies jadi Capres, Gerindra: Mari Berkompetisi Sehat

Nasional
AKBP Ferli Hidayat Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan, Anggota Komisi III: Apresiasi untuk Kapolri

AKBP Ferli Hidayat Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan, Anggota Komisi III: Apresiasi untuk Kapolri

Nasional
Kemendagri Minta Pemerintah Desa Ikut Kendalikan Inflasi di Wilayahnya

Kemendagri Minta Pemerintah Desa Ikut Kendalikan Inflasi di Wilayahnya

Nasional
KPK Masih 'Wait and See' Sebelum Kembali Panggil Lukas Enembe

KPK Masih "Wait and See" Sebelum Kembali Panggil Lukas Enembe

Nasional
Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Nasional
Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Nasional
DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

Nasional
KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

Nasional
Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Nasional
Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.