Jaringan Internal Diduga Diretas WN Brasil, Polri Pastikan Data-Sistem Keamanan Aman

Kompas.com - 21/11/2021, 09:43 WIB
Ilustrasi hacker. ShutterstockIlustrasi hacker.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan, data hingga sistem keamanan jaringan internal Polri aman.

Hal ini ia sampaikan menyusul dugaan peretasan jaringan internal Polri oleh WN asal Brasil pada Rabu (17/11/2021).

"Intinya untuk server, data, aplikasi-aplikasi Polri, serta sistem keamanan semuanya hingga saat ini aman," kata Dedi saat dihubungi, Minggu (21/11/2021).

Baca juga: Hacker China Diduga Retas Jaringan 10 Kementerian-Lembaga, Pengamat: Sangat Memalukan

Dugaan peretasan ini ramai di media sosial setelah akun Twitter @son1x666 mengeklaim telah membobol data pribadi anggota Polri. Akun tersebut mengaku berasal dari Brasil.

Dalam unggahannya, ia menyertakan sejumlah tautan untuk mengunduh dokumen data pribadi anggota Polri yang berhasil ia retas.

Ia mengeklaim ada 28.000 data pribadi anggota Polri yang ia bobol.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam catatannya, akun @son1x666 mengaku melakukan peretasan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat Indonesia yang kecewa dengan pemerintahan saat ini.

Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha peretasan jaringan internal Polri yang diduga dibobol WN asal Brasil itu merupakan cara untuk menyampaikan pesan politik atau hacktivism.

Baca juga: Data Polri Diretas oleh Hacker yang Mengaku dari Brasil, Bareskrim Masih Mengusut

Hal ini tampak dari kolom data personel Polri yang dibocorkan yaitu berisi jenis pelanggaran, putusan sidang, hingga proses hukuman.

"Kemungkinan besar serangan ini sebagai salah satu bentuk hacktivist, sambil mencari reputasi di komunitasnya dan masyarakat ataupun untuk melakukan perkenalan tim hacking-nya," kata Pratama dalam keterangan tertulis, Jumat (19/11/2021).

Menurut Pratama, dari file yang dibagikan peretas di media sosial, terdapat banyak informasi penting berupa data pribadi personel Polri, seperti nama, pangkat, satuan kerja, jabatan, alamat golongan darah, email, dan nomor telepon.

Ia pun menyayangkan peristiwa peretasan pada jaringan internal Polri ini. Sebab, menurut Pratama, kejadian ini bukan yang pertama.

Pratama mengungkapkan, sebelumnya situs Polri pernah diretas dengan cara mengubah halaman muka (defacement) situs sampai pencurian basis data personelnya.

Baca juga: Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Bahkan, kata dia, data personel Polri masih dijual di forum internet, RaidForums, oleh pelaku dengan nama akun "Stars12n". Selain dijual, sampel data juga bisa diunduh secara gratis.

"Polri harus belajar dari berbagai kasus peretasan yang pernah menimpa institusinya agar bisa lebih meningkatkan security awareness dan memperkuat sistem yang dimilikinya," ujar Pratama.

"Karena rendahnya awareness mengenai keamanan siber merupakan salah satu penyebab mengapa banyak situs pemerintah yang jadi korban peretasan," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

Nasional
KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

Nasional
Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Nasional
Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Nasional
Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Nasional
Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

Nasional
Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Nasional
Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.