Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/11/2021, 18:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian negara di benua Eropa tengah diamuk lonjakan kasus Covid-19. Beberapa negara, seperti Jerman dan Austria, akan mulai menerapkan kebijakan lockdown.

Lantas, bagaimana potensi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia?

Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Dicky Budiman mengatakan, merujuk pada kondisi di Eropa saat ini, bukan tak mungkin lonjakan kasus Covid-19 seperti yang dialami sebagian negara di Eropa dapat terjadi di Indonesia.

"Artinya ada potensinya, ini kaitannya dengan gelombang ketiga, kalau melihat dari yang sudah-sudah, Eropa misalnya November sudah meledak. Kita (Indonesia) 3-4 bulan setelah Eropa, ini memang enggak selalu begitu tapi bisa jadi rujukan," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (20/11/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19 Paparkan 4 Indikator Pemicu Lonjakan Kasus

Dicky mengatakan, potensi munculnya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia cukup besar apabila merujuk pada lonjakan kasus di Eropa.

Padahal, cakupan vaksinasi negara-negara di Eropa lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Oleh karenanya, ia mendorong percepatan laju vaksinasi hingga 90 persen dari total populasi penduduk.

"Target kita harus ditujukan dari setidaknya 80-90 persen, bahkan lebih kalau bisa," ujarnya.

Dicky juga mengingatkan penurunan imunitas setelah 6 bulan seseorang menerima vaksinasi Covid-19.

Oleh karenanya, ia mendukung pemerintah melaksanakan vaksinasi dosis ketiga atau booster vaksin.

Baca juga: Lonjakan Covid-19 di Depok, 84 Kasus Berasal dari Klaster PTM Terbatas

"Dan beberapa negara maju melihat definisi akan merevisi (definisi) vaksinasi penuh akan terdiri dari 3 dosis dan ini akan sangat besar diadopsi secara global," ucapnya.

Lebih lanjut, Dicky menambahkan, untuk mencegah lonjakan kasus, vaksinasi Covid-19 harus bersamaan dengan penguatan pemeriksaan (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) serta protokol kesehatan.

"Kita tahu apa yang menjadi upaya bersama dari 3T dan vaksinasi tidak bisa tidak dikombinasi," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BP2MI: Bank Dunia Ingatkan Indonesia soal Perdagangan Orang Sejak 2017

BP2MI: Bank Dunia Ingatkan Indonesia soal Perdagangan Orang Sejak 2017

Nasional
KPK 3 Kali Tak Penuhi Panggilan, Ombdusman Buka Peluang Jemput Paksa Firli Bahuri dkk

KPK 3 Kali Tak Penuhi Panggilan, Ombdusman Buka Peluang Jemput Paksa Firli Bahuri dkk

Nasional
Jokowi Sebut Logo 'Pohon Hayat' Jadi Identitas Visual IKN

Jokowi Sebut Logo "Pohon Hayat" Jadi Identitas Visual IKN

Nasional
 Posisi MK yang Kian Terkunci untuk Tolak Proporsional Tertutup

Posisi MK yang Kian Terkunci untuk Tolak Proporsional Tertutup

Nasional
Hari Ini, Nindy Ayunda Kembali Diperiksa Terkait Kasus yang Menjerat Dito Mahendra

Hari Ini, Nindy Ayunda Kembali Diperiksa Terkait Kasus yang Menjerat Dito Mahendra

Nasional
Sri Mulyani Laporkan 6 Kandidat Dewan Komisioner OJK ke Jokowi

Sri Mulyani Laporkan 6 Kandidat Dewan Komisioner OJK ke Jokowi

Nasional
Baru 4 Hari di Rutan Cipinang, Mario Dandy Dipindah ke Lapas Salemba

Baru 4 Hari di Rutan Cipinang, Mario Dandy Dipindah ke Lapas Salemba

Nasional
Gugatan Praperadilan soal Penyidikan Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Diputus Hari Ini

Gugatan Praperadilan soal Penyidikan Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Diputus Hari Ini

Nasional
Setiap Hari Ada Korban Perdagangan Orang Meninggal, Jokowi Minta Tak Ada 'Backing-mem-backing'

Setiap Hari Ada Korban Perdagangan Orang Meninggal, Jokowi Minta Tak Ada "Backing-mem-backing"

Nasional
Cawe-cawe Jokowi dan Harapan untuk Pemilu Demokratis, Bukan demi Politik Praktis

Cawe-cawe Jokowi dan Harapan untuk Pemilu Demokratis, Bukan demi Politik Praktis

Nasional
Masyarakat Sipil Minta MK Tegur KPU soal Aturan Eks Terpidana Jadi Caleg

Masyarakat Sipil Minta MK Tegur KPU soal Aturan Eks Terpidana Jadi Caleg

Nasional
Profil Denny Indrayana, Pakar Hukum yang 'Ribut' soal Anies Bakal Dijegal dan Isu Putusan MK

Profil Denny Indrayana, Pakar Hukum yang "Ribut" soal Anies Bakal Dijegal dan Isu Putusan MK

Nasional
Menyoal 'Cawe-cawe' Presiden Jokowi

Menyoal "Cawe-cawe" Presiden Jokowi

Nasional
Presiden PKS Ingatkan Kadernya untuk Mundur jika Langgar Etika dan Hukum

Presiden PKS Ingatkan Kadernya untuk Mundur jika Langgar Etika dan Hukum

Nasional
Masa Jabatan Pimpinan KPK Berubah, Johan Budi Nilai UU KPK Perlu Direvisi

Masa Jabatan Pimpinan KPK Berubah, Johan Budi Nilai UU KPK Perlu Direvisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com