Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hasan Sadeli
Pemerhati Sejarah Maritim

Pemerhati Sejarah Maritim | Lulusan Magister Ilmu Sejarah Universitas Indonesia.

 

Sinergi Pusat-Daerah Dalam Spirit Kemaritiman

Kompas.com - 19/11/2021, 20:34 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KEBUDAYAAN leluhur bangsa Indonesia adalah kebudayaan yang mencirikan suatu keragaman. Dalam hal profesi atau mata pencaharian pun tidak homogen.

Nenek moyang kita selain seorang pelaut, juga seorang petani. Artinya, kita memang bangsa agraris selain bangsa maritim.

Leluhur kita telah melaut sejak ratusan tahun silam. Leluhur kita juga sudah menerapkan pola bercocok tanam sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun silam.

Keragaman budaya leluhur sudah selayaknya membuat kita beranjak dari pemikiran dikotomis, khususnya mengenai cara pandang kita tentang dua kebudayaan besar yakni agraris dan maritim.

Budaya agaris maupun budaya maritim, keduanya menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan sebagai identitas yang saling terintegasi dan mengakar dalam riwayat panjang perjalanan bangsa Indonesia.

Baca juga: Dunia Maritim Indonesia yang Kian Asing bagi Kalangan Generasi Muda Terpelajar

Meskipun laut sempat dinomorsekiankan dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam waktu yang lama. Tetapi hal tersebut jangan sampai membuat kita menihilkan atau mengkritik kebudayaan agraris, dan meletakannya sebagai bidang yang bersebrangan dengan budaya maritim.

Dan lagi, sekarang masanya sudah berbeda. Masa pemerintahan saat ini justru berusaha menghidupkan budaya bahari sebagai bagian penting program pembangunan nasional jangka panjang.

Karena itu, apabila ada kritik yang dialamatkan terhadap pemerintah menyangkut sikap abai terhadap bidang kemaritiman jelas salah alamat. Atau sekurang-kurangya si pengkritik kurang update tentang berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah dibidang kemaritiman.

Pembahasan tentang pengkotakan agraris-maritim perlu kita hentikan. Pandangan dikotomis itu tidak lagi relevan, dunia maritim tidak lagi dipinggirkan, karena sejak bertahun-tahun lalu, pemerintah sudah mengarahkan fokus pada upaya membangun kembali budaya maritim Indonesia.

Bukan Sekadar Slogan

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sedemikian menaruh perhatian dan minat serius terhadap sektor kemaritiman.

Bahkan dapat dikatakan jika popularitas kata “maritim” menjadi semakin menanjak di era pemerintahan saat ini. Sektor kemaritiman telah diletakkan sebagai sektor yang menjadi akselerator ekonomi nasional.

Baca juga: IOJI Rilis Laporan Terbaru tentang Ancaman Keamanan Laut Indonesia

Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia mengokohkan identitas sebagai bangsa maritim yang tidak sekadar slogan semata, melainkan dibuktikan dengan segenap kerja nyata.

Dalam konteks ekonomi sebenarnya Indonesia belum sepenuhnya bertumpu pada ekonomi maritim. Dalam hal koneksi perdagangan maritim, misalnya, kita masih kalah oleh negara tetangga seperti Singapura.

Akan tetapi, Presiden Joko Widodo selalu menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah surut dalam berupaya mengimplementasikan berbagai kebijakan bidang maritim, dengan mengajak peran aktif berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah.

Untuk mengoptimalkan berbagai program kerja bidang kemaritiman, diperlukan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama daerah kepulauan atau daerah pesisir.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com