Kompas.com - 19/11/2021, 16:21 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pemerintah memberi aksi nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar menyusul pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengatakan pemerintah tak pernah menghindar terkait persoalan HAM.

“Pada waktu sekarang butuhnya action konkret negara menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM, bukan lagi justifikasi,” terang Rivan pada Kompas.com, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Keluarga Farid Okbah dkk Bakal ke Mabes Polri-Komnas HAM Hari Ini

Rivan menyebut pernyataan Moeldoko tidak sejalan dengan sikapnya sebagai pejabat publik yang melakukan somasi dan langkah hukum pada aktivis HAM.

“Hal itu menunjukan pemerintah telah mengabaikan HAM,” ucap dia.

Terlebih, lanjut Rivan, pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menyelesaikan satu pun kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

“Sejak periode pertama Jokowi, permasalahannya masih dalam taraf bolak balik berkas antara kejaksaan dan Komnas HAM,” papar dia.

Dalam pandangan Rivan, negara sama sekali tak punya progres menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat.

“Langkah (pemerintah) banyak yang mundur, seperti mengangkat terduga pelanggar HAM dalam pemerintahan, itu memperlihatkan tidak ada upaya yang berarti. Justru jelas menunjukan menghindari persoalan HAM,” pungkasnya.

Diketahui Moeldoko menyampaikan negara tak pernah menghindari persoalan HAM.

Pernyataan itu disampaikan Moeldoko pasca mendapatkan penolakan dari sejumlah massa aksi Kamisan di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Pernah Menghindar dari Persoalan HAM

Moeldoko ditolak peserta aksi Kamisan setelah menghadiri Festival HAM 2021. Massa meminta Moeldoko untuk pergi dan tak perlu berbicara di depan mereka.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Kamisan di Semarang, Azis Rahmad menilai pemerintah belum menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Para peserta aksi juga mendesak pemerintah untuk mengentikan perampasan ruang hidup warga dan kerusakan lingkungan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Izin Tempur Lawan Pengkritik ke Jokowi, Benny Rhamdani Diminta Tak jadi Provokator

Minta Izin Tempur Lawan Pengkritik ke Jokowi, Benny Rhamdani Diminta Tak jadi Provokator

Nasional
TNI AU Distribusikan Logistik Bantuan Pengungsi Cianjur lewat Helikopter

TNI AU Distribusikan Logistik Bantuan Pengungsi Cianjur lewat Helikopter

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Pernah Periksa Kabareskrim Terkait Kasus Tambang Ilegal

Ferdy Sambo Mengaku Pernah Periksa Kabareskrim Terkait Kasus Tambang Ilegal

Nasional
Pesan 'Politik' dari Piala Dunia Qatar 2022

Pesan "Politik" dari Piala Dunia Qatar 2022

Nasional
Polri Temukan Jenazah Briptu M Lasminto, Kopilot Helikopter yang Jatuh di Perairan Bangka Belitung

Polri Temukan Jenazah Briptu M Lasminto, Kopilot Helikopter yang Jatuh di Perairan Bangka Belitung

Nasional
Cerita Arif Rachman Dimarahi Ferdy Sambo sampai Disebut Apatis, Bermula dari Lihat-lihat CCTV

Cerita Arif Rachman Dimarahi Ferdy Sambo sampai Disebut Apatis, Bermula dari Lihat-lihat CCTV

Nasional
Jokowi Sebut Pembangunan Istana Presiden di IKN Dimulai Desember

Jokowi Sebut Pembangunan Istana Presiden di IKN Dimulai Desember

Nasional
Larangan Menghina Pemerintah dan Lembaga Negara di RKUHP Hanya Mencakup 6 Institusi

Larangan Menghina Pemerintah dan Lembaga Negara di RKUHP Hanya Mencakup 6 Institusi

Nasional
Pemerintah Bedakan Kritik dan Menghina Presiden di RKUHP, Jamin Tak Ada Salah Paham

Pemerintah Bedakan Kritik dan Menghina Presiden di RKUHP, Jamin Tak Ada Salah Paham

Nasional
Jaksa Agung Wanti-wanti Jajaran yang Bermain dengan Perkara Akan Diproses Hukum

Jaksa Agung Wanti-wanti Jajaran yang Bermain dengan Perkara Akan Diproses Hukum

Nasional
Jokowi Sebut Menteri Basuki, Ganjar hingga Prabowo Saat Ditanya soal Pemimpin Rambut Putih

Jokowi Sebut Menteri Basuki, Ganjar hingga Prabowo Saat Ditanya soal Pemimpin Rambut Putih

Nasional
Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Nasional
Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Nasional
Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Nasional
Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.