Soal Klaim Moeldoko Terkait HAM, Kontras: Kami Butuh Action, Bukan Justifikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pemerintah memberi aksi nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar menyusul pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengatakan pemerintah tak pernah menghindar terkait persoalan HAM.

“Pada waktu sekarang butuhnya action konkret negara menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM, bukan lagi justifikasi,” terang Rivan pada Kompas.com, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Keluarga Farid Okbah dkk Bakal ke Mabes Polri-Komnas HAM Hari Ini

Rivan menyebut pernyataan Moeldoko tidak sejalan dengan sikapnya sebagai pejabat publik yang melakukan somasi dan langkah hukum pada aktivis HAM.

“Hal itu menunjukan pemerintah telah mengabaikan HAM,” ucap dia.

Terlebih, lanjut Rivan, pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menyelesaikan satu pun kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

“Sejak periode pertama Jokowi, permasalahannya masih dalam taraf bolak balik berkas antara kejaksaan dan Komnas HAM,” papar dia.

Dalam pandangan Rivan, negara sama sekali tak punya progres menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat.

“Langkah (pemerintah) banyak yang mundur, seperti mengangkat terduga pelanggar HAM dalam pemerintahan, itu memperlihatkan tidak ada upaya yang berarti. Justru jelas menunjukan menghindari persoalan HAM,” pungkasnya.

Diketahui Moeldoko menyampaikan negara tak pernah menghindari persoalan HAM.

Pernyataan itu disampaikan Moeldoko pasca mendapatkan penolakan dari sejumlah massa aksi Kamisan di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Pernah Menghindar dari Persoalan HAM

Moeldoko ditolak peserta aksi Kamisan setelah menghadiri Festival HAM 2021. Massa meminta Moeldoko untuk pergi dan tak perlu berbicara di depan mereka.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Kamisan di Semarang, Azis Rahmad menilai pemerintah belum menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Para peserta aksi juga mendesak pemerintah untuk mengentikan perampasan ruang hidup warga dan kerusakan lingkungan.