Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Perpadi Laporkan Stok dan Harga Beras

Kompas.com - 18/11/2021, 21:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto mengatakan, stok beras di Tanah Air cukup hingga akhir 2021.

Hal tersebut disampaikannya usai diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Kamis (18/11/2021).

"Kita melihat di lapangan, sebagai contoh di Sragen yang saat ini tengah panen raya dengan hasil yang bagus. Bagus sekali, dan untuk Natal dan Tahun Baru, ini sangat aman," ujar Billy dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden.

Baca juga: Seorang Ibu Sambil Gendong Balita Terekam Mencuri Sekantong Uang di Toko Beras

Billy juga menyampaikan Presiden ingin mengetahui langsung dari pelaku pedagang beras.

Setelah itu, Presiden akan meminta Menteri Perdagangan untuk melakukan pengecekan pasar dan juga kebenaran harga beras di lapangan.

"Ya kita ngomong real, yang di lapangan dan masalah harga biasanya bulan 11, 12, satu ini biasanya harga (tidak) terkendali dan pasti naik, tapi ini alhamdulillah stabil,” ungkap Billy.

“Dia dengar langsung dari pelaku sudah sangat-sangat senang sekali, dia akan menyuruh Pak Mendag untuk cek pasar dan harga benar atau enggak," lanjutnya. 

Baca juga: Polisi Ungkap Motif Pencuri Sekantong Uang yang Beraksi Sambil Gendong Balita di Toko Beras

Oleh karenanya, Billy mengajak masyarakat agar tidak panik terkait kebutuhan pangan, khususnya untuk beras.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi tidak akan tergesa-gesa untuk mengambil keputusan impor.

“Pak Presiden akan membaca harga pangan dunia kan naik tinggi, dia kan enggak buru-buru impor. Enggak, kalau cukup ngapain impor,” tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com