Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kriteria Calon Ketum PBNU, Ulil: Hormati Kelompok Minoritas dan Kemajemukan

Kompas.com - 18/11/2021, 19:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah nama digadang-gadang untuk maju sebagai calon Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2021-2026.

Saat ini, ada dua tokoh yang dinilai sebagai calon kuat yakni Said Aqil Siradj dan Yahya Cholil Staquf.

Intelektual muda NU Ulil Abshar Abdalla mengatakan, ada dua kriteria yang perlu dimiliki para calon Ketum PBNU.

Sosok tersebut harus sejalan dengan pemikiran atau visi misi yang digagas oleh tokoh NU, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Persyaratan yang enggak tertulis, tapi semua orang tahu. Misalnya, kalau pimpin PBNU itu, sekarang ini, visi misinya enggak jauh-jauh dari Gus Dur," kata Ulil, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: PWNU Jatim Dukung Yahya Cholil Staquf Jadi Calon Ketum PBNU

Ulil menjelaskan, sosok yang akan menduduki jabatan Ketum PBNU harus mengakomodasi visi misi terkait keagamaan dan politik.

Adapun visi misi keagamaan diwujudkan Gus Dur dengan cara menghormati kelompok minoritas.

"Enggak mungkin NU dipimpin oleh orang yang anti-kelompok minoritas, yang pandangan keagamaannya tidak toleran, intoleran," jelas Ulil.

Sementara itu terkait visi politik, sosok calon Ketum PBNU harus mengedepankan politik kebangsaan.

Politik yang demikian, menurut Ulil, tepat diterapkan di Indonesia sebagai negara majemuk.

"(PBNU) harus dipimpin oleh sosok yang (memiliki) visi politik kebangsaan, yang mendukung kemajemukan Indonesia. Enggak mungkin visinya membuat Indonesia negara syariah," imbuh dia.

Baca juga: Survei Bursa Caketum PBNU, Peluang Said Aqil, Gus Baha, dan Marzuki Mustamar...

Menurut Ulil, kriteria ideal itu yang akan dipertimbangkan oleh Muktamirin atau para peserta Muktamar NU untuk memilih Ketum PBNU.

Ia enggan menyebut salah satu tokoh di antara dua calon yang dinilai cocok sebagai Ketum PBNU.

"Tapi, calonnya menurut saya yang kuat ya hanya dua saja, Kiai Said dan Kiai Yahya," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com