Anggota Komisi IX: Distribusi Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kebutuhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memiliki peta jalan yang jelas terkait distribusi vaksin Covid-19.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, distribusi vaksin harus dilakukan secara proporsional.

"Pendistribusian vaksin ke daerah-daerah harus dilakukan secara proporsional, artinya sesuai dengan kebutuhan," kata Netty, saat dihubungi, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Tak Tersalurkan dan Kedaluwarsa, Ratusan Vaksin Covid-19 di Polman Bakal Dibuang

Netty pun menyayangkan sejumlah daerah yang hendak memusnahkan vaksin lantaran sudah kedaluwarsa dan tak digunakan.

Kondisi itu disayangkan sebab ada daerah yang belum menerima distribusi vaksin.

"Jangan sampai ada daerah yang masih kekurangan vaksin, tapi di daerah lain justru berlebih dan tidak terpakai," tegasnya.

Tak hanya pemerintah pusat, menurut dia, persoalan distribusi vaksin perlu melibatkan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, Netty meminta pemerintah daerah memperbarui kondisi stok vaksin yang dimiliki ke pemerintah pusat.

"Agar pemerintah pusat bisa mengetahui mana yang masih banyak dan mana yang kekurangan stok vaksinnya," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Minta Menkes Perhatikan Masa Kedaluwarsa Vaksin Covid-19 di 3 Provinsi

Netty berharap pemda konsisten untuk melaporkan perkembangan distribusi vaksin sehingga vaksin yang tidak terpakai dapat disalurkan ke daerah yang belum menerima.

"Vaksin yang tidak terpakai juga akan bisa dialihkan ke daerah-daerah yang kekurangan," imbuh dia.

Selain itu, Netty meminta pemda berperan dalam mengakselerasi cakupan vaksinasi.

Ia menyarankan pemda memiliki cara kreatif untuk meningkatkan antusiasme masyarakat agar mau divaksinasi.

"Cara sosialisasi dan promosi kreatif harus dilakukan, dengan begitu kita akan bisa mencapai herd immunity," pungkasnya.

Baca juga: Pemda Diminta Gerak Cepat agar Kasus 4.000 Vaksin Kedaluwarsa Tak Terulang

Sebelumnya diberitakan, ratusan dosis vaksin Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, akan dimusnahkan dengan alat penghancur limbah medis.

Vaksin merek Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna itu dibuang karena sudah kedaluwarsa atau rusak setelah lama tidak terpakai.

Kepala Dinas Kesehatan Polewali Mandar Andi Suaib Nawawi mengatakan, sebagian vaksin sudah kedaluwarsa sejak Mei 2021, sebagian lagi merupakan sisa dari kegiatan vaksinasi.