Kompas.com - 18/11/2021, 12:19 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyayangkan kasus vaksin kedaluwarsa di berbagai daerah yang menyebabkan vaksin-vaksin itu terpaksa dimusnahkan.

Rahmad mengatakan, kasus vaksin kedaluwarsa yang berulang kali terjadi semestinya menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah pusat dan daerah dalam distribusi vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

"Sangat disayangkan ketika kita masih membutuhkan vaksin tapi ternyata ada vaksin yang dibuang, sehingga ini perlu penyempurnaan di lapangan," kata Rahmad saat dihubungi, Kammis (18/11/2021).

Baca juga: Ribuan Dosis Vaksin Moderna Dikembalikan di Sumsel, Kadinkes: Perlu Edukasi ke Masyarakat

Politikus PDI-P itu berpendapat, pemerintah daerah yang memiliki vaksin hampir kedaluwarsa tetapi tidak sanggup mendistribusikan ke masyarakat sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota di sekitarnya.

Tujuannya, agar vaksin yang hampir kedaluwarsa tersebut dapat didistribusikan ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan.

Rahmad juga mendorong agar pelaksana vaksinasi di lapangan tidak buru-buru membuka stok vaksin Covid-19 jika tidak mampu menghabiskannya agar tidak terbuang percuma.

"Lebih baik kekurangan tapi ambil di dinas daripada kita ngambil, membuka banyak, tapi tidak habis dipakai sehingga rusak," ujar Rahmad.

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga mesti memberi peringatan kepada daerah mengenai batas kedaluwarsa vaksin yang didistribusikan supaya pemerintah daerah dapat mengelolanya lebih baik.

"Karena ini kejadian yang skian kalinya sehingga tata kelola pendistribusian dan pelaksanananya di lapangan harus proses penyempurnaan hari ke hari," kata Rahmad.

Ratusan dosis vaksin Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, akan dimusnahkan dengan alat penghancur limbah medis.

Baca juga: Ratusan Vaksin Covid-19 di Polewali Mandar Akan Dimusnahkan, Ini Penjelasan Dinkes

Vaksin merek SinoVac, AstraZeneca, dan Moderna itu terbuang karena sudah kedaluwarsa atau rusak setelah lama tidak terpakai.

Kepala Dinas Kesehatan Polewali Mandar Andi Suaib Nawawi mengatakan, sebagian vaksin yang akan dibuang sudah kedaluwarsa sejak Mei 2021.

Kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah antara lain di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Kudus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 Mei: Tambah 174, Kasus Covid-19 Totalnya Jadi 6.052.764

UPDATE 23 Mei: Tambah 174, Kasus Covid-19 Totalnya Jadi 6.052.764

Nasional
PPP Nilai Pernyataan Jokowi di Acara Projo Bukan Kode untuk Ganjar

PPP Nilai Pernyataan Jokowi di Acara Projo Bukan Kode untuk Ganjar

Nasional
Wakil Ketua Komisi II: Honor Petugas KPPS Disepakati Naik 3 Kali Lipat

Wakil Ketua Komisi II: Honor Petugas KPPS Disepakati Naik 3 Kali Lipat

Nasional
Kemenkes Minta Orang Tua Waspadai Gejala Awal Hepatitis Akut pada Anak

Kemenkes Minta Orang Tua Waspadai Gejala Awal Hepatitis Akut pada Anak

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Nasional
Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Nasional
Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

Nasional
Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Nasional
Mendagri Tak Hadir, Komisi II Tunda Raker Bahas Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

Mendagri Tak Hadir, Komisi II Tunda Raker Bahas Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

Nasional
Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Nasional
Mengaktivasi Fungsi Negara

Mengaktivasi Fungsi Negara

Nasional
Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Nasional
Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Nasional
Jokowi Kasih 'Kode' Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Jokowi Kasih "Kode" Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Nasional
Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.