Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Bambang Wuryanto, Pengganti Herman Hery di Komisi III dan Kontroversi Seputar Ganjar

Kompas.com - 18/11/2021, 11:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan telah menunjuk Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul untuk menjadi ketua Komisi III DPR menggantikan Herman Hery yang dipindah ke Komisi VII DPR.

Anggota Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan, Bambang dipilih menggantikan Herman karena Bambang merupakan sosok senior di Fraksi PDI-P.

"Betul (Bambang Wuryanto gantikan Herman Hery). Tokoh senior fraksi," kata Hendrawan saat dikonfirmasi, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: PDI-P Tunjuk Bambang Wuryanto Jadi Ketua Komisi III DPR Gantikan Herman Hery

Selain menjabat sebagai wakil ketua Komisi VII DPR, Bambang juga merupakan Sekretaris Fraksi PDI-P serta Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu dan ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.

Dikutip dari situs DPR RI, Bambang terbilang sudah cukup lama malang-melintang di Senayan. Ia telah menjadi anggota DPR sejak periode 2004 hingga saat ini.

Pria kelahiran Sukoharjo, 17 Juli 1956 itu juga diketahui punya pengalaman panjang di DPP PDI-P, ia tercatat pernah menjadi ketua DPP PDI-P Bidang Energi dan Pertambangan pada 2018 serta anggota Badiklatpus DPP PDI-P pada 2000-2004.

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Ungguli Puan, Bambang Wuryanto: Masih Bisa Berubah

Pernyataan kontroversi soal Ganjar

Nama Bambang Pacul sendiri kerap kali muncul dalam pemberitaan mengenai 'drama' di internal PDI-P terkait pencalonan presiden untuk Pemilihan Presiden 2024 mendatang, khususnya menyangkut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Berikut sejumlah pernyataan dan tindakan Bambang yang sempat membuat heboh:

1. Tak Undang Ganjar

Pada Mei 2021 lalu, Bambang membuat heboh ketika tidak mengundang Ganjar dalam acara yang dihadiri Ketua DPR Puan Maharani di Semarang, Jawa Tengah.

Menurut Bambang, salah satu alasannya adalah soal manuver Ganjar di media sosial tentang pencalonan presiden di Pilpres 2024.

Bambang menyebutkan, aktivitas Ganjar di media sosial tidak sejalan dengan strategi partai yang masih menyaring nama-nama yang layak untuk dijagokan pada Pilpres 2024.

Baca juga: Langkah PDI-P Tak Undang Ganjar Dinilai untuk Mempermalukan

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto saat acara di Panti Marhaen Semarang, Sabtu (22/5/2021).KOMPAS.com/pdip Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto saat acara di Panti Marhaen Semarang, Sabtu (22/5/2021).
Seharusnya, kata Bambang, strategi pencalonan harus menunggu persetujuan Ketua Umum PDIP-P Megawati Soekarnoputri.

"Kalau dia menjawab, saya kan tidak mengatakan mau nyapres. Ya kalau bicaranya pada tingkat ranting partai, ya silakan. Tapi kalau dengan orang politik, ya pasti sudah paham arahnya ke mana," kata dia.

Bambang mengaku telah memberi kode teguran kepada Ganjar terkait hal itu, tetapi ia merasa tidak diindahkan.

"Wis tak kode sik. Kok soyo mblandang, ya tak rodo atos (sudah saya kasih kode duluan. Kok semakin terus saja, ya saya agak keras). Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya," kata dia.

Baca juga: Ganjar Mengaku Tak Berkonflik dengan Puan, Bambang Pacul: Biarkan Mengalir, Saya Ungkapkan Fakta

2. Sebut Puan Bak Teh Botol Sosro

Pada Juni 2021, di media sosial beredar rekaman percakapan Bambang yang mengibaratkan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani seperti Teh Botol Sosro pada Pilpres 2024.

"Teh Botol Sosro, apa pun makanannya Puan Maharani wakilnya. Siapa pun calon presidennya, wakilnya PM (Puan Maharani)," kata Bambang Pacul dalam rekaman itu, dilansir dari Tribunnews.com, Selasa (8/6/2021).

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membenarkan rekaman tersebut memang suara Bambang Pacul. Akan tetapi, menurut dia, seharusnya rekaman itu off the record, bukan disebar ke publik.

"Itu Pak Bambang Pacul bukan dengan Ibu Mega. Pak Bambang Pacul sedang di Jawa Tengah, kemudian berbicara dengan wartawan yang seharusnya off the record, tetapi malah ada yang bocorkan," kata dia.

Baca juga: Beredar Rekaman Politisi PDI-P Sebut Puan Maharani ibarat Teh Botol Sosro pada Pilpres 2024

3. Sebut Kader PDI-P sebagai 'Celeng'

Beberapa bulan berselang, pernyataan Bambang kembali membuat heboh setelah ia menyebut kader PDI-P yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden bukanlah banteng, tetapi celeng.

"Adagium di PDI-P itu, yang di luar barisan bukan banteng. Itu namanya celeng. Jadi, apa pun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng," ujar Bambang Pacul.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPC PDI-P Purworejo Albertus Sumbogo mengatakan, simpatisan dan kader PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar Pranowo hanya menyampaikan aspirasi sebelum Megawati memutuskan capres dari partai banteng itu untuk Pilpres 2024.

Baca juga: Menyelisik Simbol Kaus Banteng Celeng Ganjar Pranowo...

Pria yang menjabat Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) itu mengaku hanya menampung aspirasi masyarakat.

"Bagi saya, saya masih dalam barisan. Hak bicara, hak aspirasi itu dijamin oleh aturan. Saya tidak memutuskan yang harus jadi Ganjar, bukan. Aspirasi masyarakat ini kan perlu ditampung," kata Albertus, Senin (11/10/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com