Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Rencana PPKM Level 3, Muktamar Ke-34 NU Ditunda

Kompas.com - 18/11/2021, 10:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelaran Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan dilaksanakan pada Desember 2021 mengalami penundaan lantaran adanya rencana diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 pada waktu yang sama.

Hal tersebut dipastikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini.

"PBNU nanti akan memutuskan jadwalnya kapan, meskipun sudah banyak aspirasi yang menyampaikan aspirasi bahwa hendaknya diundur bertepatan dengan hari baik, yaitu tanggal 31 Januari 2022, di mana bertepatan dengan harlah NU," kata Helmy saat dihubungi, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PBNU, Ini Respons JK

Helmy tak mengetahui kapan jadwal pasti Muktamar NU akan digelar, setelah ditunda.

Menurut dia, perihal waktu pelaksanaan Muktamar akan ditentukan oleh pengurus PBNU.

"Akan diputuskan oleh Ketum dan Sekjen, Rais Aam dan Katib Aa," tutur dia.

Lebih lanjut, Helmy menjelaskan bahwa keputusan penundaan sudah sesuai dengan hasil Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU yang telah digelar sebelumnya.

Baca juga: Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PBNU, Ini Respons JK

Ia mengatakan, apabila ada keadaan mendesak, maka keputusan berikutnya diserahkan kepada PBNU.

"PBNU sesuai dengan hasil Munas-Konbes yang lalu bahwa terkait dengan jadwal yang sudah ditetapkan tanggal 25 Desember 2021 akan mengikuti protokol dan mendapatkan persetujuan atau izin dari Satgas pemerintah," ujar Helmy.

"Itu keputusannya. Dalam hal terjadi situasi yang tidak dimungkinkan, maka Konbes NU menyerahkan sepenuhnya kepada PBNU," kata dia.

Lebih jauh, Helmy menegaskan bahwa PBNU mengikuti aturan maupun keputusan pemerintah.

Baca juga: Demokrat Tegaskan Usulan Kalla jadi Calon Ketum PBNU Bukan Sikap Partai

Terkait rencana PPKM Level 3 yang bakal diterapkan, PBNU disebutnya mendukung penerapan hal tersebut.

Sehingga, keputusan akhirnya adalah menunda Muktamar NU yang sedianya dilakukan pada Desember untuk mengikuti rencana PPKM Level 3.

"PBNU tidak ingin memaksakan diri menjadi contoh yang tidak baik dalam penegakan protokol kesehatan, terutama kita mewaspadai gelombang ketiga," ujar dia.

Dikutip Tribunnews.com, semula Muktamar ke-34 NU akan diselenggarakan di Lampung, pada 23-25 Desember 2021.

Hal tersebut berdasarkan keterangan Sekretaris SC Asrorun Niam usai panitia penyelenggara mengadakan rapat perdana pada Rabu (27/10/2021).

"Salah satu hasil rapatnya adalah, Muktamar NU tetap dilaksanakan di Lampung, berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya terkait dengan pengendalian Covid-19," kata Niam saat dikonfirmasi, Jumat (29/10/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com