Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Epidemiolog Sebut Kesadaran Masyarakat Jadi Kunci Penanggulangan Covid-19 Saat Nataru

Kompas.com - 17/11/2021, 18:26 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Indonesia dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, kunci untuk menekan kasus Covid-19 saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) bergantung pada kesadaran masyarakat.

"Kuncinya ada di kesadaran masyarakat sendiri, apakah mereka memiliki analisa risiko pribadi. Artinya analisa ini ‘layak enggak sih saya pergi ke perayaan tahun baru, penting enggak sih saya pergi’," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/11/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai tanggapan terhadap rencana pemerintah untuk memberlakukan pelarangan perayaan tahun baru dan peniadaan cuti bersama pada Jumat (24/12/2021).

Sebagai tanggapan lebih lanjut, Dicky menyarankan agar pemerintah melakukan pengawasan sebelum dan sesudah kebijakan pelarangan perayaan tahun baru diterapkan untuk mengantisipasi munculnya lonjakan kasus Covid-19.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melandai, Permintaan Pembuatan Paspor di Malang Meningkat, Kebanyakan untuk Wisata

Menurutnya, perburukan kondisi pandemi Covid-19 bisa terjadi apabila mobilitas masyarakat tidak terkendali dan ditambah dengan varian Corona Delta yang masih menjadi ancaman.

"Sekali lagi yang diantisipasi pasca-perayaan dan sebelum perayaan tahun baru 2022," ucap Dicky.

Meski demikian, ia mengaku setuju dengan rencana pemerintah untuk melarang perayaan tahun baru yang bisa menimbulkan kerumunan masyarakat.

Akan tetapi, kata Dicky, inisiatif pemerintah tersebut harus didukung seluruh lapisan masyarakat termasuk tokoh masyarakat dan agama.

Baca juga: Vaksinasi di Bangkalan Masih Rendah, Pemko PMK Minta Tokoh Masyarakat Bantu

"Civil society, media, tokoh masyarakat, tokoh agama harus mendukung larangan perayaan tahun baru dengan memberikan literasi melalui strategi komunikasi bahwa situasi pandemi Covid-19 belum usai," kata Dicky.

Tak hanya strategi komunikasi, pemerintah melalui tokoh masyarakat dan agama dapat mengimbau masyarakat agar tetap patuh pada protokol kesehatan (prokes).

Adapun prokes yang dimaksud, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama (6M).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah berencana melarang perayaan tahun baru yang rawan menimbulkan kerumunan masyarakat.

Baca juga: Google Ungkap Tingkat Kerumunan Masyarakat Indonesia Selama Pandemi

"Pemerintah berencana untuk melarang perayaan-perayaan tahun baru yang sifatnya dapat menimbulkan kerumunan masyarakat dalam jumlah yang besar," ujar Luhut lewat keterangan tertulis, Senin (15/11/2021).

Dalam rangka menyambut nataru, lanjut Luhut, pemerintah juga akan berkoordinasi untuk memperketat penerapan aplikasi PeduliLindungi dan pelaksanaan prokes utamanya di tempat kerumunan.

Selain itu, pemerintah akan menggenjot percepatan vaksinasi, terutama bagi lanjut usia (lansia) di wilayah dengan tingkat vaksinasi umum dan lansia masih kurang dari 50 persen.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com