Kompas.com - 17/11/2021, 15:57 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan kesiapannya membuka ruang dialog dengan kelompok perempuan Wadon Wadas.

Wadon Wadas adalah masyarakat perempuan Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah yang terus menyuarakan penolakan tambang batu andesit di wilayahnya untuk membuat Bendungan Bener.

"Di antara perempuan hebat itu ada Wadon Wadas yang masih protes ke saya, dan saya terima dengan senang hati," tutur Ganjar dalam Festival HAM 2021 yang diadakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/11/2021).

Baca juga: Ganjar Minta Diingatkan Jika Kebijakannya Tak Berpespektif HAM: Peluit Boleh Dibunyikan Keras

Ganjar awalnya menceritakan tentang komitmen Pemerintah Jawa Tengah untuk membantu memenuhi hak asasi manusia (HAM) terkait ekonomi kelompok perempuan.

Ia menyebut telah memberikan bantuan berupa fasilitas dan akses agar kelompok perempuan itu bisa bertahan di era pandemi Covid-19 yang meluluhkan ekonomi masyarakat.

Tapi di sisi lain, Wadon Wadas yang menyampaikan kritik dan protesnya juga mesti diakomodasi.

Politikus PDI-P ini juga menyampaikan terima kasihnya pada Komnas HAM karena sempat memfasilitasi dialog antara pemerintah Jawa Tengah dengan Wadon Wadas.

"Kami mau duduk, kok. Kami ngobrol, kok. Mari kita buka datanya dengan baik, agar kemudian tidak ada anasir-anasir negatif, bahwa tidak sepakat tidak apa-apa, karena pengadilan bisa dipakai untuk menyelesaikan," ucapnya.

Baca juga: Ganjar Dukung Konsep BNPT Tanggulangi Terorisme Berbasis Kesejahteraan

Namun, Ganjar berharap penyelesaian konflik antara pemerintah dengan masyarakat Wadas bisa ditempuh tanpa melalui mekanisme hukum.

"Cuma, dialog menurut saya kok jauh lebih baik," ucap dia.

Pada kesempatan yang sama Ganjar juga meminta semua pihak untuk turut mengawasi jalannya Pemerintahan Jawa Tengah.

Jika ada kebijakan yang tak berperspektif HAM, Ganjar minta untuk diingatkan.

"Pada saat kami-kami kemudian mengambil keputusan tidak benar, peluit bapak ibu boleh dibunyikan dengan keras-keras," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM Akan Minta Keterangan Pemprov Jateng Terkait Kekerasan di Desa Wadas

Diketahui, konflik agraria di Desa Wadas bermula dari ditetapkannya proyek pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018, Desa Wadas adalah lokasi yang akan dibebaskan lahannya untuk dijadikan lokasi pengambilan bahan material batuan andesit pembangunan Bendungan Bener.

Warga Wadas menolak penambangan itu karena mengancam 27 sumber mata air di Desa Wadas yang juga akan berpotensi merusak lahan pertanian warga.

Unjuk rasa warga menolak proyek itu sempat diwarnai kericuhan pada 23 April 2021 lalu.

Aparat kepolisian terlibat saling dorong dengan warga dalam kejadian itu.

Perjuangan melalui jalur hukum juga dilakukan warga dengan melakukan gugatan Ganjar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Gugatan itu terkait Izin Penetapan Lokasi (IPL) Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener.

Namun gugatan itu ditolak oleh majelis hakim PTUN Semarang pada 30 Agustus 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Nasional
Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Nasional
Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Nasional
MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

Nasional
Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.