Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Minta Diingatkan jika Kebijakannya Tak Berperspektif HAM: Peluit Boleh Dibunyikan Keras

Kompas.com - 17/11/2021, 14:12 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta semua pihak untuk mengawasi dan mengingatkan jika kebijakan yang dibuat pemerintahannya tidak berperspektif hak asasi manusia (HAM).

Ganjar menyampaikan hal itu dalam Festival HAM 2021 yang diadakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/11/2021).

“Pada saat kami-kami kemudian mengambil keputusan tidak benar, peluit bapak ibu boleh dibunyikan dengan keras-keras,” kata Ganjar.

Kader PDI-P itu menyampaikan, selama ini pihaknya berusaha untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait pemenuhan HAM.

Ia memberi contoh pernah dihubungi kelompok ibu-ibu yang minta dibantu karena kondisi usahanya berdagang kue tidak laku akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Indonesia Lahir Berlandaskan Penghormatan HAM

“Saya bilang, udah deh butuhnya apa, kalian bisa apa? Dan hebatnya kelompok perempuan ini bisa switching dengan cepat, yang awalnya berjualan kue kemudian menjadi pembuat masker,” paparnya.

Lalu Ganjar bersama Pemprov Jawa Tengah menyediakan wadah dan proyek untuk masyarakat pembuat masker itu.

“Mereka minta proyek pembuatan masker diberikan ke mereka, lalu pemerintah nanti tinggal membagikannya,” ucap dia.

Ganjar menyebutkan, setelah itu kelompok perempuan ini bisa mengembangkan usahanya dan menjual di berbagai marketplace yang ada.

“Akhirnya keluarga mereka survive,” sebut Ganjar.

Namun, di antara kelompok perempuan itu, ada pula yang menentang Ganjar, yaitu Wadon Wadas.

Baca juga: Berebut Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Wadon Wadas adalah kelompok perempuan Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, yang menentang penambangan batu andesit di wilayahnya untuk pembuatan bendungan.

Ganjar mengungkapkan, pihaknya terbuka untuk berdialog dengan Wadon Wadas dalam menyelesaikan konflik penambangan itu.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, yang mau menengahi Pemprov Jawa Tengah dengan Wadon Wadas.

“Kami mau duduk kok, kami ngobrol kok. Mari kita buka datanya dengan baik, agar kemudian tidak ada anasir-anasir negatif, bahwa tidak sepakat tidak apa-apa, karena pengadilan bisa dipakai untuk menyelesaikan,” jelas dia.

“Cuma, dialog menurut saya kok jauh lebih baik,” imbuh Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com