Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perjalanan Karier Dudung Abdurachman, Lawan FPI Saat Jabat Pangdam Jaya hingga Menjadi KSAD

Kompas.com - 17/11/2021, 11:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman akan segera dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang kini didapuk sebagai Panglima TNI.

Karier alumni Akademi Militer Tahun 1988 ini terbilang moncer. Dua tahun lalu, tepatnya pada 27 Juli 2020, Dudung menjabat Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya. Sebelum menjabat Pangdam Jaya, Dudung menjabat Gubernur Akademi Militer.

Saat menjabat Pangdam Jaya, nama Dudung ramai dalam pemberitaan usai ia menginstruksikan prajuritnya mencopot baliho eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Baca juga: Akan Dilantik Jadi KSAD, Letjen Dudung Abdurachman Punya Harta Rp 1 Miliar

Instruksi ini diberikan Dudung tak lama usai Rizieq kembali dari Arab Saudi pada November 2020. Saat itu, spanduk Rizieq dan FPI bertebaran di berbagai penjuru Ibu Kota.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan usai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).

Dudung menjelaskan, awalnya sejumlah petugas satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu. Namun, pihak FPI justru kembali memasang baliho-baliho tersebut. Oleh karena itu, TNI turun tangan. 

"Ini negara negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung. 

Para prajurit Kodam Jaya pun langsung bergerak ke sejumlah penjuru Jakarta untuk melanjutkan operasi penurunan baliho Rizieq dan FPI.

Tak hanya itu, dalam pidatonya saat memimpin apel pencopotan spanduk Rizieq, Dudung pun sempat mengusulkan agar organisasi FPI dibubarkan saja.

"Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri," kata Dudung.

Baca juga: Profil Letjen Dudung Abdurahman, Sang Loper Koran Kini Jadi KSAD


Ia juga mengingatkan FPI untuk tidak mengganggu keharmonisan masyarakat Jakarta. "Jangan coba-coba ganggu persatuan dan kesatuan di Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba, akan saya hajar nanti," ujar Dudung.

Tak lama setelah pernyataan Dudung itu, pemerintah pun secara resmi membubarkan FPI. Rizieq Shihab juga diproses hukum atas kasus kerumunan yang ditimbulkannya.

Ditunjuk jadi Pangkostrad hingga KSAD

Selang enam bulan usai pencopotan spanduk Rizieq, tepatnya pada 25 Mei 2021, karier Dudung semakin moncer dengan ditunjuknya ia menjadi Pangkostrad. Dudung menggantikan Pangkostrad sebelumnya, Letjen Eko Margiyono.

Saat Presiden Joko Widodo menunjuk Andika sebagai Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto, nama Dudung pun menjadi kandidat KSAD.

Pengamat militer dari Institute For Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, menilai Dudung menjadi favorit Istana untuk menggantikan Andika.

Baca juga: Rabu Siang, Jokowi Lantik Letjen Dudung Abdurachman sebagai KSAD yang Baru

Dudung terhitung hanya enam bulan menjabat Pangkostrad. Kini, kariernya semakin menanjak dengan status orang nomor satu di TNI AD yang ia sandang.

 

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com