Kompas.com - 16/11/2021, 16:23 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menko PMK), Prof. Muhadjir Effendy secara resmi membuka Forum Ilmu Pendidikan-Jurusan Ilmu Pendidikan (FIP-JIP) 2021 pada 9 November 2021. DOK. UNJMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menko PMK), Prof. Muhadjir Effendy secara resmi membuka Forum Ilmu Pendidikan-Jurusan Ilmu Pendidikan (FIP-JIP) 2021 pada 9 November 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, lembaga pendidikan vokasi bidang kesehatan harus memiliki kesetaraan kualifikasi dan standarisasi yang sama.

Menurut dia, hal tersebut sangat penting dilakukan agar dapat memajukan lembaga pendidikan vokasi bidang kesehatan.

"Yang paling penting, terkait kesetaraan, kualifikasi, dan ekspektasi yang sama. Harus ada target kesetaraan dan standardisasi," ujar Muhadjir di acara Pertemuan Koordinasi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan 2021, dikutip dari siaran pers, Selasa (16/11/2021).

Baca juga: Stafsus Menko PMK Sebut Pembukaan Prodi LPTK Cenderung Tanpa Perencanaan

Menurut Muhadjir, politeknik kesehatan (poltekes) yang ada di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seharusnya bisa menjadi rujukan bagi sekolah tinggi kesehatan lainnya yang ada di luar Kemenkes.

Dengan demikian, kata dia, maka akan terdapat standar dan kualifikasi pendidikan kesehatan yang sama.

Muhadjir mengatakan, data nasional mencatat ada sebanyak 3.640 perguruan tinggi kesehatan, 38 poltekes, dan 2.910 SMK kesehatan.

Jumlah tersebut tidak hanya yang ada di Kemenkes tetapi seluruh lembaga pendidikan vokasi bidang kesehatan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Baca juga: KSP Dorong Pendidikan Vokasi Perluas Jaringan dengan Industri

Oleh karena itu, Muhadjir menilai perlu ada revitalisasi pendidikan vokasi di bidang kesehatan.

Terlebih, revitalisasi pendidikan vokasi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Kemenkes ini memiliki banyak lembaga pendidikan vokasi di bidang kesehatan. Tapi tanggung jawabnya tidak hanya pada perguruan tinggi di bawah kementeriannya, harus juga bisa meng-cover seluruh perguruan tinggi kesehatan yang ada di kementerian lain," kata dia.

Meskipun demikian, Muhadjir mengakui bahwa perlu ada kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk dapat merealisasikannya.

Oleh karena itu, kesetaraan kualifikasi dan standarisasi pendidikan kesehatan pun menjadi salah satu hasil yang diharapkan dari pelaksanaan revitalisasi tersebut.

Baca juga: Pemerintah Perbanyak Pendidikan Vokasi, Targetkan Penambahan Politeknik

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.