Pernyataan Bupati Banyumas soal OTT KPK Dinilai Perlu Disikapi dengan Pendidikan Antikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berpandangan, pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein terkait operasi tangkap tangan (OTT) perlu disikapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan penjelasan.

Arsul mengatakan, pernyataan Achmad harus dipahami sebagai ketidaktahuan soal mekanisme hukum jika sewaktu-waktu terjerat dalam tindak pidana korupsi.

"Apa yang disampaikan Bupati Banyumas itu, meski dalam perspektif hukum keliru, harus kita sikapi bukan dengan menyalahkan apa yang disampaikan, tetapi sebaiknya menjelaskan," kata Arsul, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Baca juga: Di Balik Permintaan Bupati Banyumas, Ada Peringatan Sebelum OTT KPK...

Dalam cuplikan video yang beredar di media sosial, Achmad Husein menyampaikan bahwa para kepala daerah takut dan tidak mau di-OTT.

Ia mengatakan, sebaiknya KPK memanggil kepala daerah ketika ada kesalahan dan sebelum OTT.

“Kalau ternyata dia berubah ya sudah lepas gitu, pak. Tapi kemudian kalau tidak berubah baru ditangkap, pak," ucap dia.

Menurut Arsul, pernyataan itu perlu dipandang sebagai bentuk kekhawatiran yang sudah begitu mendalam.

Para kepala daerah khawatir terjerat tindak pidana korupsi, namiun sebelumnya tidak mengetahui perbuatan itu masuk kategori korupsi.

Baca juga: Ganjar Tanggapi Pernyataan Bupati Banyumas soal OTT KPK: Kalau OTT Dikasih Tahu Ya Lari

Arsul berpendapat, situasi tersebut akan mengganggu psikologis kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, kekhawatiran seharusnya diatasi oleh KPK dengan memberikan pendidikan antikorupsi kepada kepala daerah.

"Kan kita semua perlu pendidikan antikorupsi, meskipun sudah menjadi pejabat, kenapa? Karena ada situasi-situasi yang tanpa sadar kan terkadang, kita masuk wilayah memenuhi unsur-unsur tipikor (tindak pidana korupsi)," pungkasnya.