Pernyataan Bupati Banyumas soal OTT KPK Dinilai Perlu Disikapi dengan Pendidikan Antikorupsi

Kompas.com - 16/11/2021, 15:53 WIB
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIAnggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berpandangan, pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein terkait operasi tangkap tangan (OTT) perlu disikapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan penjelasan.

Arsul mengatakan, pernyataan Achmad harus dipahami sebagai ketidaktahuan soal mekanisme hukum jika sewaktu-waktu terjerat dalam tindak pidana korupsi.

"Apa yang disampaikan Bupati Banyumas itu, meski dalam perspektif hukum keliru, harus kita sikapi bukan dengan menyalahkan apa yang disampaikan, tetapi sebaiknya menjelaskan," kata Arsul, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Baca juga: Di Balik Permintaan Bupati Banyumas, Ada Peringatan Sebelum OTT KPK...

Dalam cuplikan video yang beredar di media sosial, Achmad Husein menyampaikan bahwa para kepala daerah takut dan tidak mau di-OTT.

Ia mengatakan, sebaiknya KPK memanggil kepala daerah ketika ada kesalahan dan sebelum OTT.

“Kalau ternyata dia berubah ya sudah lepas gitu, pak. Tapi kemudian kalau tidak berubah baru ditangkap, pak," ucap dia.

Menurut Arsul, pernyataan itu perlu dipandang sebagai bentuk kekhawatiran yang sudah begitu mendalam.

Para kepala daerah khawatir terjerat tindak pidana korupsi, namiun sebelumnya tidak mengetahui perbuatan itu masuk kategori korupsi.

Baca juga: Ganjar Tanggapi Pernyataan Bupati Banyumas soal OTT KPK: Kalau OTT Dikasih Tahu Ya Lari

Arsul berpendapat, situasi tersebut akan mengganggu psikologis kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, kekhawatiran seharusnya diatasi oleh KPK dengan memberikan pendidikan antikorupsi kepada kepala daerah.

"Kan kita semua perlu pendidikan antikorupsi, meskipun sudah menjadi pejabat, kenapa? Karena ada situasi-situasi yang tanpa sadar kan terkadang, kita masuk wilayah memenuhi unsur-unsur tipikor (tindak pidana korupsi)," pungkasnya.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Nasional
3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

Nasional
Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Nasional
Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Nasional
Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Nasional
Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Nasional
Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Nasional
Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nasional
PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

Nasional
Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia, Effendi Simbolon: Kenapa Dikasih?

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia, Effendi Simbolon: Kenapa Dikasih?

Nasional
PTM 100 Persen Masih Berjalan, PGRI: Tak Ada Artinya kalau Keselamatan Anak dan Guru Terancam

PTM 100 Persen Masih Berjalan, PGRI: Tak Ada Artinya kalau Keselamatan Anak dan Guru Terancam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.