Risma: Banyak Hal di Kemensos yang Harus Dibenahi dari Dasar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku, masih banyak hal mendasar yang harus dibenahi di dalam Kemensos. 

Berbagai hal pun tengah dilakukan agar Kemensos dapat tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

"Kami sudah melakukan berbagai upaya, termasuk juga dengan seluruh teman-teman di Kementerian Sosial,” ujar Risma usai mengikuti program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

“Memang agak berat, karena ada beberapa yang menurut saya harus dibenahi dari dasarnya," ucap dia.

Sebagai mantan Wali Kota Surabaya, Risma mengaku, cukup bersyukur. Sebab, sebabgai seorang mantan birokrat, ia dapat mengaplikasikan pengalamannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai Mensos.

Terutama, imbuh dia, dalam hal administrasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan proyek.

Baca juga: Memahami Amarah Risma...

"Itu lah yang sekarang saya berikan kepada teman-teman di Kementerian Sosial. Jadi insya Allah, belum sempurna betul, tapi insya Allah kita sudah menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Belum sempurna, saya katakan belum sempurna," tutur Risma.

Adapun PAKU Integritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga.

Program ini meliputi dua kegiatan utama, yaitu Pembekalan Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara.

Program PAKU Integritas melibatkan total 10 kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kelautan dan Perikanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Perdagangan, Pertanian, Sosial, Kesehatan.

Kemudian, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kesepuluh kementerian/lembaga ini mewakili lima fokus area KPK pada periode ini, yaitu terkait sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, politik, dan pelayanan publik.