Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Pro Kontra Menteri Jokowi Nyapres di 2024

Kompas.com - 16/11/2021, 13:09 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

NAMA-nama yang bakal meramaikan bursa calon presiden (Capres) 2024 bisa dikelompokkan berdasarkan tiga kategori. Pertama, Capres kepala daerah. Kedua, Capres ketua umum partai. Ketiga, Capres yang berasal dari pusat kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif.

Di kelompok pertama, Capres kepala daerah, ada tiga nama yang selalu muncul dalam survei. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Baca juga: Jokowi Tak Bisa Maju Capres Lagi, Lanskap Politik PDI-P Dinilai Berubah

Selanjutnya, di kelompok kedua, Capres ketua umum partai, juga ada tiga nama yang langganan masuk dalam survei. Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Yang paling seru adalah membicarakan kelompok ketiga, Capres yang berasal dari pusat pemerintahan. Di antara mereka, ada nama-nama menteri Jokowi.

Bagaimana peluang para pejabat ini?

Mereka punya kans untuk maju. Ada panggung yang bisa mereka gunakan untuk menunjukkan kinerja sekaligus mempromosikan kiprah mereka.

Meski begitu, ada etika yang tetap harus dijaga. Sekali terpeleset, catatan buruk itu akan selalu dikenang.

Baca juga: Saat Golkar Lirik Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024...

Jokowi memberi kebebasan pada para menterinya untuk ikut bertarung di 2024. Kita mulai dari pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyitir pernyataan Presiden Jokowi,

“Tidak ada masalah. Artinya begini, Presiden memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas,” ujar Muzani di Gedung DPR kepada sejumlah Wartawan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Ada pro dan kontra terkait pendapat tersebut.

Yang pro berpendapat, kebebasan yang diberikan jauh-jauh hari kepada para menteri untuk berkontestasi akan berdampak positif. Mereka pasti akan menjaga diri untuk tidak terpeleset dan meningkatkan kinerjanya agar mendapat citra positif di masyarakat.

Sementara, yang kontra berpendapat, menteri yang punya niat nyapres pasti tidak bisa berkonsentrasi penuh pada tugas-tugasnya membantu presiden. Terlebih, saat ini ada tugas berat yang harus diselesaikan yaitu mengatasi pagebluk Covid-19.

Anda setuju pendapat yang mana?

Menteri yang layak nyapres versi survei

Sejumlah survei telah mendapatkan nama-nama menteri yang layak maju sebagai Capres di Pilpres 2024 nanti. 

Survei Litbang Kompas yang digelar pada Oktober 2021 lalu menempatkan empat nama menteri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com