Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Budiman Sudjatmiko ketika Divonis 13 Tahun Penjara Saat Orde Baru Berkuasa

Kompas.com - 16/11/2021, 13:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) Budiman Sudjatmiko dikenal sebagai salah satu aktivis reformasi yang menentang rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Budiman yang kini politisi PDI-P itu pernah divonis penjara selama 13 tahun pada 1997, karena dituduh menjadi auktor intelektualis kerusuhan 27 Juli 1996 atau Peristiwa Kudatuli.

Kerusuhan di kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) itu bermula ketika pendukung kubu Soerjadi tidak menerima hasil kongres luar biasa, pada 2-6 Desember 1993 di Surabaya.

Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI, kemudian ditetapkan pada musyawarah nasional (munas), 22 Desember 1993 di Jakarta.

Namun, upaya pengambilalihan kepemimpinan partai masih terjadi.

Baca juga: Ketika Orde Baru Tuding PRD Salah Satu Penyebab Kerusuhan 27 Juli 1996

Berbagai upaya penyelesaian sengketa tidak berhasil hingga akhirnya terjadil bentrokan pada Sabtu, 27 Juli 1996.

Kerusuhan tidak hanya terjadi di kantor PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, tetapi juga meluas ke kawasan Megaria dan Cikini.

Bentrokan tidak hanya terjadi antara massa pendukung Megawati dan Soerjadi, melainkan juga aparat.

Pemerintah Orde Baru menuding PRD menjadi penyebab kerusuhan. Ketika itu, PRD menjadi salah satu basis kekuatan massa pro-demokrasi dan penentang kekuasaan Soeharto.

Sejumlah aktivis PRD, termasuk Budiman, ditangkap.

 

Budiman menuturkan, ibunya menangis ketika mendengar vonis dijatuhkan. Saat dipenjara, Budiman tetap berusaha meyakinkan ibunda, bahwa ia tidak akan mendekam di jeruji besi selama 13 tahun.

Hal ini karena Budiman meyakini tak lama lagi rezim Orde Baru akan runtuh.

"Saya bilang sama ibu saya, bu, kalau melihat semua tanda-tanda ini enggak akan lebih dari lima tahun Orde Baru, jadi pasti saya tidak akan dipenjara 13 tahun, bahkan mungkin tidak akan lebih dari 5 tahun saya dipenjara," cerita Budiman, dalam video wawancara dengan Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho, yang diunggah Senin (15/11/2021).

Baca juga: Lima Obsesi Budiman Sudjatmiko, dari Kebebasan hingga Manusia yang Berdaulat

Budiman menuturkan tanda-tanda yang ia yakini sebagai awal keruntuhan kekuasaan Soeharto. Setelah ia divonis pada Mei 1997, dunia mengalami krisis moneter.

Pada Juli 1997 terjadi krisis di Korea Selatan, kemudian Thailand dan menghantam Indonesia pada Agustus.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com