Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mobilitas di Jawa-Bali Naik, Epidemiolog Ingatkan Perburukan Pandemi akibat Pergerakan Tak Terkendali

Kompas.com - 16/11/2021, 12:40 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, perburukan pandemi Covid-19 dapat terjadi salah satunya akibat mobilitas masyarakat yang mulai tidak terkendali.

Hal tersebut disampaikan Dicky menanggapi pergerakan (mobilitas) masyarakat di Jawa-Bali yang meningkat secara signifikan dalam sepekan terakhir.

"Setiap perburukan gelombang pandemi itu terjadi, pertama, adanya pelonggaran terhadap mobilitas manusia yang tidak terkendali, dan ini diperparah dengan pergerakan manusia ini melibatkan mayoritas masyarakat belum terinfeksi dan tidak memiliki imunitas," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/11/2021).

Baca juga: Mobilitas Masyarakat Kembali Tinggi, Moeldoko: Ini Bahaya, Harus Diwaspadai

Dicky juga mengingatkan, varian Corona Delta hingga saat ini masih menjadi ancaman meski sebanyak 40 persen penduduk sudah divaksinasi lengkap.

Ia mengatakan, Indonesia harus belajar dari Inggris yang memiliki cakupan vaksinasi yang cukup tinggi, namun mengalami lonjakan kasus Covid-19 akibat diberlakukannya pelonggaran aktivitas masyarakat.

"Apa yang terjadi di Eropa gelombang makin serius gelombang keempat dan dunia gelombang ketiga ini menunjukkan bahwa kita tinggal menunggu giliran sebetulnya, tapi jangan sampai tinggi lonjakannya," ujarnya.

Oleh karenanya, Dicky meminta pemerintah memperkuat pelaksanaan pemeriksaan (testing), pelacakan (tracing), vaksinasi Covid-19 dan PPKM bertingkat (leveling).

Ia juga meminta masyarakat tak lengah menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak aman.

"Masker efektif dikombinasikan dengan vaksin," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, hingga saat ini pergerakan (mobilitas) masyarakat di Jawa-Bali naik secara cukup signifikan.

Kenaikan tersebut bahkan lebih tinggi daripada periode Natal-tahun baru pada tahun lalu.

"Tampak dari indikator Google Mobility yang memantau pergerakan masyarakat di Jawa-Bali menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan," kata Luhut, Senin (15/11/2021).

"Kenaikan itu di atas periode Nataru tahun lalu dan mendekati posisi peiode Idul Fitri pada Mei-Juni 2021,” lanjutnya.

Selain itu, Luhut mengatakan, selama sepekan terakhir ada sejumlah kondisi yang mengindikasikan peningkatan kasus Covid-19 di Jawa-Bali.

Oleh karenanya, Luhut kembali mengingatkan pentingnya kehati-hatian masyarakat secara bersama.

"Terdapat indikasi peningkatan Rt (angka reproduksi efektif) Covid-19 yang menunjukkan sinyal peningkatan kasus di Jawa-Bali dalam sepekan terakhir ini," ujarnya.

Hal ini juga dapat terlihat dari beberapa kabupaten/kota di Jawa-Bali yang mulai mengalami peningkatan kasus dan perawatan mingguan.

Baca juga: PPKM Jawa-Bali Kembali Diperpanjang 2 Pekan, Mobilitas Masyarakat Meningkat Signifikan

Menurut Luhut, khusus wilayah Jawa-Bali terdapat 29 persen kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kasus dibandingkan minggu lalu.

"Kemudian 34 persen kabupaten/kota yang mengalami peningkatan orang yang dirawat dibandingkan minggu lalu," ungkapnya.

Oleh karenanya, Luhut meminta agar kehati-hatian harus dilakukan terutama untuk menghadapi libur Natal dan tahun baru (Nataru).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com