Kompas.com - 16/11/2021, 12:26 WIB
Budiman Sudjatmiko, di sela-sela wawancara dalam program Beginu di Jakarta, Jumat (5/11/2021). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGBudiman Sudjatmiko, di sela-sela wawancara dalam program Beginu di Jakarta, Jumat (5/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Budiman Sudjatmiko mengaku pernah ditawari oleh seorang konglomerat untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2012.

Budiman mengatakan, menurut sang konglomerat, ia juga berpeluang maju sebagai calon presiden jika terpilih pada Pilkada DKI.

"Konglomeratnya ngomong begini, saya enggak perlu sebut nama ya, 'Mas Anda kan sudah di DPR, ini 2011 DKI mau ada pilgub, DKI mau ada pilgub, Mas Budiman nyalon Gubernur DKI ya. Nanti kita bantu juga pencitraan, kampanye, sosialisasi'," kata Budiman dalam wawancara di program Beginu di kanal YouTube Kompas.com, dikutip Selasa (16/11/2021).

"Demi Tuhan ini, orangnya ngomong kayak gitu, 'Ya suatu saat setelah selesai siapa tahu nanti Mas Budiman bisa jadi presiden di the next presidential election'," ujar Budiman.

Baca juga: Lima Obsesi Budiman Sudjatmiko, dari Kebebasan hingga Manusia yang Berdaulat

Namun, Budiman menolak tawaran tersebut karena ia tengah memperjuangkan Undang-undang Desa di parlemen yang dianggapnya sebagai utang.

Menurut Budiman, janji mengesahkan UU Desa itulah yang membuat ia dapat melaju ke Senayan dengan mengantongi suara terbanyak.

Ia pun mengaku tidak akan tenang apabila ia tiba-tiba menjadi gubernur DKI Jakarta tetapi undang-undang tersebut belum disahkan.

"Saya merasa, antara Budiman menjadi Gubernur DKI di 2012 dengan Undang-undang Desa itu jadi yang lebih revolusioner mengangkat rakyat se-Indonesia itu ketika ini jadi undang-undang, bukan jadi Gubernur DKI. Saya tolak (tawarannya)," kata Budiman.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Cerita soal Kakeknya yang Kades Minta Rakyat Pilih Golkar Saat Orba

Budiman mengatakan, memang sudah menjadi panggilan sejarah bahwa UU Desa harus disahkan, meski ia bisa saja menjadi orang nomor satu di Jakarta, bahkan di Indonesia, jika menerima tawaran maju di pilkada.

"Panggilan sejarah itu rakyat harus punya Undang-undang Desa dan saya lebih memilih itu. Kalau saya memilih yang kedua bisa jadi saya jadi gubernur atau jadi presiden, saya enggak tahu ya, tapi saya memilih ini karena itu memberi saya kepuasan batin," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Nasional
Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Nasional
Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Nasional
Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.