Budiman Sudjatmiko Cerita soal Kakeknya yang Kades Minta Rakyat Pilih Golkar Saat Orba

Kompas.com - 16/11/2021, 12:05 WIB
Budiman Sudjatmiko, di sela-sela wawancara dalam program Beginu di Jakarta, Jumat (5/11/2021). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGBudiman Sudjatmiko, di sela-sela wawancara dalam program Beginu di Jakarta, Jumat (5/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko mengungkit bagaimana salah satu peserta pemilu pada era Orde Baru (Orba), yaitu Golongan Karya atau Golkar membuat dirinya mengenal ketidakadilan.

Budiman menceritakan soal kakeknya yang merupakan kepala desa memiliki afiliasi politik dengan Golkar, yang saat itu belum menjadi partai politik.

"Saya tahu, ada tiga partai (dua partai ditambah Golkar) yang bisa ikut pemilu, tapi kok Mbah saya cuma suruh rakyatnya milih Pohon Beringin (lambang dari Partai Golkar)," kata Budiman dalam acara "Beginu" di YouTube Kompas.com, yang diunggah Senin (15/11/2021).

Baca juga: Cerita Budiman Sudjatmiko 6 Kali Ditangkap, Sejak SMA Dituduh Teroris hingga Kasus 27 Juli

Pada waktu itu, Budiman baru berumur 7 tahun, tepatnya pada 1977. Budiman kecil mengaku protes kepada kakeknya karena menyuruh rakyat desa hanya memilih Golkar.

Padahal, Budiman tahu saat itu tak hanya Golkar yang ikut dalam Pemilu. Pada era Orba, pemilu diikuti dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta Golkar.

"Terus bagaimana yang Kabah (PPP), terus bagaimana yang Banteng (PDI). Ya, pokoknya Si Mbah saya mengatakan yang harus menang Pohon Beringin, karena ini partai pemerintah," cerita Budiman.

Mendengar perkataan kakeknya, dia justru semakin heran. Sebab, pemilu diartikan Budiman kecil sebagai momentum rakyat menginginkan pergantian pemerintah.

"Tapi kok malah disuruh memilih yang punya pemerintah?"

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Berharap Pembangunan Lebih Memperhatikan Masyarakat Adat

Lebih jauh, Budiman kecil terus berdialog dengan kakek, hingga pamannya. Sementara itu, ayah dan ibu Budiman merupakan simpatisan PDI.

Adanya imbauan untuk rakyat memilih satu partai politik penguasa itu pun membuat Budiman merasa ada yang tidak wajar.

Budiman Sudjatmiko, di sela-sela wawancara dalam program Beginu di Jakarta, Jumat (5/11/2021).KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Budiman Sudjatmiko, di sela-sela wawancara dalam program Beginu di Jakarta, Jumat (5/11/2021).
Setelah mengenal adanya ketidakadilan dalam politik itu, Budiman mulai menggemari pemberitaan di media cetak hingga televisi.

Saat itu, dirinya mengetahui beberapa tokoh yang berkuasa di luar negeri justru berhasil diturunkan karena dinilai diktator oleh rakyatnya.

Dari situ, ia melihat bahwa rakyat memiliki kuasa untuk meruntuhkan rezim yang tidak adil. Rakyat, kata dia, juga dipimpin oleh satu tokoh yang dianggap pahlawan untuk mereka.

"Saya lalu melihat superhero yang orang-orang nyata, kemudian melakukan sesuatu perbuatan nyata di luar negeri, kalau di bangsa saya Bung Karno," ujarnya.

Baca juga: Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Budiman kecil pun kemudian tertarik untuk memulai gerakan perubahan untuk rakyat. Hal itu dimulainya sejak kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Ia mengatakan, gerakan itu didasari pada kecintaannya pada sesama manusia.

Namun, kenyataan tak semulus harapan. Buktinya, untuk mencintai rakyat dengan cara meruntuhkan rezim Orde Baru, Budiman harus mendekam di penjara selama beberapa tahun setelah divonis 13 tahun pada 1997.

Aktivis dan pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu ditangkap setelah dituduh menjadi dalang kerusuhan pada 27 Juli 1996 yang bermula dari penyerbuan kantor PDI.

Budiman hanya menjalani hukuman selama lebih kurang 3,5 tahun setelah diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada Desember 1999.

Setelah itu, Budiman dikenal sebagai anggota DPR dari Fraksi PDI-P selama dua periode, sejak 2009-2014 dan 2014-2019.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Lengkapi Laporan Dugaan Kartel Minyak Goreng ke KPPU, Bawa Data Ekspor 4 Perusahaan Raksasa

MAKI Lengkapi Laporan Dugaan Kartel Minyak Goreng ke KPPU, Bawa Data Ekspor 4 Perusahaan Raksasa

Nasional
Kemensos Salurkan BLT Minyak Goreng untuk 64.354 KPM di Kepri

Kemensos Salurkan BLT Minyak Goreng untuk 64.354 KPM di Kepri

Nasional
Kemenkes: Jika Covid-19 Jadi Endemi, Pengobatan Pasien Ditanggung BPJS Kesehatan

Kemenkes: Jika Covid-19 Jadi Endemi, Pengobatan Pasien Ditanggung BPJS Kesehatan

Nasional
Napoleon Bonaparte Jadi Terpidana Korupsi, Statusnya sebagai Perwira Aktif Polri Dipertanyakan

Napoleon Bonaparte Jadi Terpidana Korupsi, Statusnya sebagai Perwira Aktif Polri Dipertanyakan

Nasional
KPK Periksa Istri Eks Dirjen Keuangan Daerah Ardian Noervianto soal Suap Dana PEN

KPK Periksa Istri Eks Dirjen Keuangan Daerah Ardian Noervianto soal Suap Dana PEN

Nasional
Kemendag di Pusaran 2 Kasus Korupsi: dari Ekspor Minyak Goreng hingga Impor Baja

Kemendag di Pusaran 2 Kasus Korupsi: dari Ekspor Minyak Goreng hingga Impor Baja

Nasional
Menkominfo: Harkitnas Jadi Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi Covid-19

Menkominfo: Harkitnas Jadi Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi Covid-19

Nasional
Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

Nasional
Disebut 'Lip Service' soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

Disebut "Lip Service" soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

Nasional
Reformasi 1998, Quo Vadis?

Reformasi 1998, Quo Vadis?

Nasional
Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

Nasional
Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Nasional
KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

Nasional
Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.