Soal Bupati Banyumas Minta KPK Panggil Pejabat yang Akan Terjaring OTT, Firli Harap Kepala Daerah Tidak Risih

Kompas.com - 15/11/2021, 17:42 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

"Diskusi itu dalam ranah tindak pencegahan, bukan penindakan. Yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak," kata Husein melalui keterangan tertulis yang dikutip, Senin.

Baca juga: Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus Azis Syamsuddin, Aliza Gunado Bungkam

Husein menyampaikan, enam poin dalam forum tersebut. Salah satunya mengenai OTT.

"Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepala daerah, padahal bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya," ujar Husein.

Husein berpendapat, belum tentu dengan OTT daerah tersebut keadaannya akan menjadi lebih baik.

"Yang di-OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu, karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja, sehingga diteruskan," kata Husein.

Husein melihat perkembangan daerah yang kepala daerahnya pernah di-OTT akan berjalan lambat. Pasalnya mereka ketakutan untuk berinovasi.

"Suasana pasti mencekam, ketakutan walaupun tidak lagi ada korupsi. Sehingga saya usul untuk ranah pencegahan apakah tidak lebih baik saat OTT pertama diingatkan saja dahulu dan disuruh mengembalikan kerugian negara, kalau perlu 5 kali lipat. Sehingga bangkrut dan takut untuk berbuat lagi," ujar Husein.

Namun apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya, baru ditindak tegas. Bahkan Husein mengusulkan akan diberi sanksi berat.

Baca juga: Kasus Suap di Hulu Sungai Utara, KPK Lanjutkan Penahanan Kadis PUPRP

"Baru kalau ternyata berbuat lagi ya di-OTT betulan. Dihukum 3 kali lipat silakan atau hukum mati sekalian juga bisa. Sekali lagi ini ranah diskusi pencegahan bukan penindakan," kata Husein.

Meski demikian, Husein tidak mempersoalkan apabila KPK tetap akan melakukan OTT.

"Tapi kalau mau OTT nggih monggo, sebab kalau KPK berkehendak bisa jadi 90 persen akan kena semua. Walau kecil pasti bupati ada masalahnya. Cari saja salahnya dari begitu banyak tanggung jawab yang diembannya. Mulai dari presiden sampai kades pasti akan ditemukan salahnya, walau kadarnya berbeda beda," ujar Husein.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arab Saudi Larang Warganya ke Indonesia, Kemenlu Beri Penjelasan soal Kondisi Covid-19 di Tanah Air

Arab Saudi Larang Warganya ke Indonesia, Kemenlu Beri Penjelasan soal Kondisi Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Menilik Kesibukan Silaturahmi NU Menjelang Tahun Politik

Menilik Kesibukan Silaturahmi NU Menjelang Tahun Politik

Nasional
UPDATE 23 Mei: 2.890 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Mei: 2.890 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Mei: Sebaran 174 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE 23 Mei: Sebaran 174 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Mei: Ada 2.610 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 23 Mei: Ada 2.610 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 23 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 12

UPDATE 23 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 12

Nasional
Polisi Telusuri Aliran Dana Kasus Penipuan Binomo ke Bar Milik Indra Kenz

Polisi Telusuri Aliran Dana Kasus Penipuan Binomo ke Bar Milik Indra Kenz

Nasional
UPDATE 23 Mei 2022: Tambah 929, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.893.340

UPDATE 23 Mei 2022: Tambah 929, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.893.340

Nasional
UPDATE 23 Mei: Ada 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia

UPDATE 23 Mei: Ada 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Mei: Tambah 174, Kasus Covid-19 Totalnya Jadi 6.052.764

UPDATE 23 Mei: Tambah 174, Kasus Covid-19 Totalnya Jadi 6.052.764

Nasional
PPP Nilai Pernyataan Jokowi di Acara Projo Bukan Kode untuk Ganjar

PPP Nilai Pernyataan Jokowi di Acara Projo Bukan Kode untuk Ganjar

Nasional
Wakil Ketua Komisi II: Honor Petugas KPPS Disepakati Naik 3 Kali Lipat

Wakil Ketua Komisi II: Honor Petugas KPPS Disepakati Naik 3 Kali Lipat

Nasional
Kemenkes Minta Orang Tua Waspadai Gejala Awal Hepatitis Akut pada Anak

Kemenkes Minta Orang Tua Waspadai Gejala Awal Hepatitis Akut pada Anak

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Jika Ada Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Jika Ada Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Nasional
Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.